Sinyal Kejagung Bakal Periksa Suami Puan Maharani Terkait Korupsi BTS Kominfo

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 5 Juli 2023 01:59 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi sinyal bakal memeriksa pemilik PT Basis Utama Prima (BUP) Happy Hapsoro terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) Bakti Kominfo yang merugikan negara sekitar Rp 8,32 triliun. Happy Hapsoro ini merupakan suami Puan Maharani. Sementara anak buah Happy sekaligus Direktur Utama PT BUP, Muhammad Yusrizki, menjadi tersangka dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Kejagung saat ini masih fokus melakukan pendalaman peran Yusrizki. Selain itu Kejagung juga mendalami anggaran yang digunakan dalam pengadaan panel surya yang dikerjakan PT BUP, perusahaan milik Happy Hapsoro itu. “Terkait dengan kasus yang terkait dengan YS, kami tentu saja melihat ada tidaknya keterkaitan, alat buktinya cukup mengarah kesana (Happy Hapsoro),” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi, di Kejagung, Senin (3/7) kemarin. Dalam dakwaan Johnny G Plate yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di PN Tipikor Jakpus, pada Selasa (27/6) disebutkan bahwa Johnny meminta Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Achmad Latif berkomunikasi dengan Dirut PT BUP Yusrizki agar grup perusahaan Yusrizki jadi pemasok system power berupa baterai dan panel surya. Hingga kini, penyidik masih mengevaluasi dan mempelajari dokumen-dokumen dan alat bukti yang ada. “Sepanjang kami pandang itu terkait dengan informasi yang beredar dan itu ada urgensinya pasti kita akan panggil,” ujarnya. Diketahui, nama Happy Hapsoro diseret-seret dalam skandal dugaan korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Suami dari Ketua DPR Puan Maharani itu merupakan pemilik mutlak dari PT BUP atau Basis Investmen. Penyidik di Jampidsus, pada Kamis (15/6) menetapkan Yusrizki sebagai tersangka atas perannya selaku Direktur Utama (Dirut) PT BUP. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidikan Jampidsus Kejagung melakukan penangkapan terhadap Yusrizki di Imigrasi Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta lantaran disinyalir akan melarikan diri ke luar negeri. “YUS (Yusrizki) ditetapkan tersangka atas perannya sebagai direktur utama dari PT BUP (Basis Utama Prima),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi, Kamis (15/6). Kuntadi menjelaskan, PT BUP adalah pihak subkontraktor yang ditunjuk menjadi pemasok power system berupa baterai dan panel surya dalam penyediaan BTS 4G BAKTI. “Bahwa tersangka YUS bersama perusahaannya ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo pada paket 1 sampai dengan paket 5,” kata Kuntadi. Dari pengerjaan proyek tersebut, Kuntadi mengatakan ditemukan bukti-bukti terjadinya tindak pidana korupsi. “Diduga di dalam penyediaan perangkat ini (power system), terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka YUS dan perusahaannya, yang dilakukan bersama-sama oleh tersangka lain yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ujar Kuntadi. (AL)

Topik:

Kejagung muhammad yusrizki PT Basis Utama Prima Happy Hapsoro PT BUP Ketua DPR Puan Maharani Base Transceiver Station (BTS) Bakti Kominfo Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi

Berita Sebelumnya

Transaksi Mencurigakan Rp 300 Miliar, Eks Kasatgas KPK: Tidak Ada Hubungan dengan Tugas Saya!

Berita Selanjutnya

Keuntungan Sewa Kos-kosan Rafael Alun Harus Diambil Alih KPK, Jika...

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Ist)

Kejagung Sebut Uang Korupsi Laptop Rp10 M yang Dikembalikan dari Vendor hingga Anak Buah Nadiem

2 jam yang lalu

Hukum
Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid di sela pemeriksaa sebagai saksi di Kejati Jateng di Semarang, Rabu (13/8/2025).

Kejagung Didesak Tangkap Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya Gus Yazid, Diduga Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Rp 18 M

2 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

14 jam yang lalu

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Didesak Geledah PT Ciliandra Perkasa, Diduga Keciprat Dana BPDPKS Rp 2,7 Triliun

15 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Anak Buah Isma Yatun "Digarap" KPK soal Dugaan Korupsi di Kementerian, Pakar Hukum: Kelakuan Orang BPK dari Dulu Tidak Kapok!

15 jam yang lalu

Hukum
Kejati Jawa Barat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejati Jabar Usut Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Kota Bekasi Rp 6,28 M

20 Oktober 2025 17:34 WIB