Bawaslu Ajak Peserta KKN Nusantara Deklarasi Pemilu Damai Berintegritas

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 13 Juli 2023 13:26 WIB
Jakarta, MI - Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengungkapkan mahasiswa punya peran tanggung jawab besar mengawasi proses pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Lolly saat menjadi pembicara dalam pembukaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara Moderasi Beragama bertema "Harmoni dalam Keberagaman" yang diikuti oleh ratusan peserta dari 52 perguruan tinggi keagamaan negeri di Indonesia. "Slogan bersama rakyat awasi pemilu bermakna bahwa masyarakat yang di dalamnya tentu juga mahasiswa punya peran tanggung jawab besar dalam mengawasi pesta demokrasi," papar Lolly Suhenty di auditorium IAIN Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (12/7/2023). Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat,dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu ini mengurai sejumlah tantangan yang berpotensi kembali terjadi pada Pemilu 2024. Namun, kata Lolly, Ia percaya generasi muda saat ini dapat melawan semua itu. "Potensi hoaks, politisasi SARA (suku; agama; ras; dan antargolongan), politisasi identitas mengancam jalannya Pemilu 2024. Apa langkah paling mudah yang adik-adik mahasiswa bisa lakukan untuk melawan itu semua? Kita tentu punya HP-kan? Lawan dengan pesan-pesan yang teduh. Tidak melulu harus dengan turun ke jalan. Kita bisa sebut cara tadi sebagai demonstrasi kekinian jika dilakukan dengan gerakan dan kesadaran bersama," jelasnya. Di tempat sama, Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Agama RI Muhammad Aziz Hakim mengungkapkan tujuan pelaksanaan program KKN Nusantara ini untuk menumbuhkan 'spirit' dan semangat beragama yang moderat. "Ini tidak semata untuk pribadi saja, tapi juga diharapkan ditularkan ke lingkungan masing-masing mahasiswa di kampus masing-masing," kata Muhammad Aziz Hakim. Sementara itu, Rektor IAIN Parepare Hannani berpesan dengan pepatah Bugis, yakni 'macca na malempu, warani na magetteng' (pandai dan jujur; beranibdan teguh bertindak). "Ada nilai-nilai yang bisa diadaptasi dari prinsip falsafah orang bugis ini, yang berarti pintar dan berani, siap menanggung beban tanggung jawabnya, serta konsisten terhadap apa yang dipercayakan kepadanya," paparnya. Dia juga berharap para peserta dapat memupuk tanggungjawab sosial untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia setelah kuliah. "KKN ini bertujuan mewujudkan wadah eksperimentasi untuk membangun memupuk tanggungjawab sosial. Tidak semata untuk menggugurkan kewajiban. Tapi untuk melatih adik-adik untuk berhadapan dengan masyarakat," harap Dr Hannani. Kegiatan ini juga diikuti juga oleh Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli bersama anggota masing-masing Saiful Jihad dan Abdul Malik.     #Bawaslu #Peserta KKN Nusantara #Deklarasi Pemilu Damai Berintegritas

Topik:

Bawaslu Peserta KKN Nusantara Pemilu Damai Berintegritas

Berita Sebelumnya

Penampakan Rp 27 Miliar Dikembalikan Kuasa Hukum Irwan Hermawan ke Kejagung

Berita Selanjutnya

Maqdir Ismail Bongkar Penerima Saweran Korupsi BTS Kominfo, Ada Sosok X, Y dan Z

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB