BPK Temukan Masalah Pengelolaan Keuangan Polri

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 16 Juli 2023 15:24 WIB
Jakarta, MI - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam laporan keuangan Polri tahun anggaran 2022. “Kelemahan SPI tersebut di antaranya adalah kesalahan dalam penganggaran pada kegiatan pengadaan, sehingga realisasi belanja modal dan belanja barang dalam laporan realisasi anggaran tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya,” kata Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, Minggu (16/7). BPK juga menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atas jasa pengamanan dan pengawalan oleh satuan brigade mobile (Brimob) di kepolisian daerah. Sementara Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq juga menambahkan bahwa terdapat juga permasalahan pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. “Salah satunya dari permasalahan tersebut adalah kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa serta belanja modal," ujar Akhsanul. Kapolri beserta jajarannya, kata dia, mesti memiliki komitmen yang sama dengan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. BPK akan meningkatkan sinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), yakni Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. "Ke depan, diharapkan Itwasum Polri dapat berperan secara optimal dalam memperbaiki sistem agar para pelaksana dalam mengelola keuangan dan barang negara dapat bertindak secara lebih akuntabel, transparan, dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini secara konsisten dilakukan, maka masalah berulang akibat kelemahan sistem dapat diminimalkan," pungkasnya. (AL)

Topik:

Polri BPK

Berita Sebelumnya

UU Kesehatan Wajibkan Smoking Room, Pemerintah Buka Ruang "Pembunuhan Massal"?

Berita Selanjutnya

Kejagung Pelototi Uang yang Diserahkan Maqdir Diduga dari Korupsi BTS Kominfo

Berita Terkait

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

4 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirut PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM) (Foto: Dok MI/Ist)

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

4 jam yang lalu

Hukum
Hacker Bjorka (Foto: Istimewa)

Daftar Data Pribadi 341 Ribu Lebih Milik Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (1)

6 jam yang lalu

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Pekan Depan, Prabowo Lantik Anggota Komite Reformasi Polri

5 Oktober 2025 14:36 WIB

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Hukum
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

BPK Didesak Audit Perdin Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi: Jangan Anggap Perusahaan "Nenek Moyangnya"!

1 Oktober 2025 12:32 WIB