Luhut Kritik OTT KPK Lagi!
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
Rizky Amin
Diperbarui
18 Juli 2023 15:40 WIB
![Luhut Kritik OTT KPK Lagi!](https://monitorindonesia.com/2023/07/Luhut-di-KPK.jpg)
Jakarta, MI - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar memperbaiki sistem pencegahan korupsi agar dapat meminimalisir operasi tangkap tangan atau OTT.
"Dengan digitalisasi ini, KPK membantu kami membuat digitalisasi untuk e-katalog, untuk Simbara, untuk sistem logistik nasional ini, semua," ujar Luhut di Gedung KPK Jakarta Selatan, Selasa (18/7)
Selain itu, digitalisasi ini juga membantu Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsinya dan menunjang ekosistem pemerintahan berbasis elektronik. "Ini semua kerjaan dalam pencegahan (korupsi)," kata Luhut.
Lanjut Luhut, perbaikan sistem digitalisasi KPK ini menghemat anggaran dan meningkatkan pendapatan dari pajak. Untuk itu Luhut meminta publik tak heboh. Lantaran menganggap kinerja KPK menurun karena jumlah operasi tangkap tangan (OTT) berkurang.
"Jangan drama-drama. Kalau kurang jumlah yang ditangkap berarti enggak sukses, saya sangat tidak setuju. Itu kampungan, ndeso. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap, makin banyak penghematan, itu success story-nya," ucapnya.
Lagipula, kata Luhut, KPK punya tiga fungsi utama. Perbaikan sistem, pencegahan dan penindakan. "Saya ulangi ya, penindakan itu terakhir," imbuhnya.
Menurut Luhut OTT yang sering terjadi lantaran sistem yang masih memungkinkan terjadinya ruang untuk korupsi. Karena itulah, KPK mesti berbenah.
"Tapi kita semua ini pengen liatnya penindakan aja. Senang drama. Padahal yang dilakukan KPK menurut saya sangat banyak. Tapi tidak banyak yang tau program yang dibuat sekarang, digitalisasi di pelabuhan, digitalisasi simbara, hampir semua itu menghemat mungkin ratusan triliun," pungkasnya.
Dulu, Luhut juga sempat mengkritik kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam kritiknya, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan OTT.
Karena itu, Luhut meminta agar OTT yang dilakukan KPK tidak perlu terlalu sering. Sebab, menurutnya, akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.
"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022). (AL)
Berita Sebelumnya
Berita Terkait
Hukum
![KPK Terbitkan 1 Sprindik Korupsi Bansos Presiden, Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo Andy Hoza Junardy Diperiksa Paket bantuan sosial presiden (Banpres) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/korupsi-bansos-presiden-jokowi.webp)
KPK Terbitkan 1 Sprindik Korupsi Bansos Presiden, Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo Andy Hoza Junardy Diperiksa
1 jam yang lalu
Hukum
![Diduga Terlibat Korupsi Besar-besaran di Kaltim, Front Kaltim Menggugat Desak KPK Periksa Bani Mas'ud Front Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) Menggeruduk Kantor KPK (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/bani-masud.webp)
Diduga Terlibat Korupsi Besar-besaran di Kaltim, Front Kaltim Menggugat Desak KPK Periksa Bani Mas'ud
20 jam yang lalu
Hukum
![Duduk Perkara Korupsi Asuransi Bangun Askrida (ABA) Bikin Negara Tekor Rp 4,4 Triliun Kasus korupsi Asuransi Bangun Askrida (Askrida) kini sudah dinaikkan statusnya ke penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/korupsi-askrida-rugikan-negara-rp-44-triliun.webp)
Duduk Perkara Korupsi Asuransi Bangun Askrida (ABA) Bikin Negara Tekor Rp 4,4 Triliun
23 jam yang lalu