Pukat UGM: Pejabat Kita Sulit Akui Korupsi Sudah Akut

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 20 Juli 2023 13:15 WIB
Jakarta, MI - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman menilai pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal kerja KPK makin baik jika tidak ada operasi tangkap tangan (OTT), sangat berbahaya. Bahkan kata dia, hal itu juga menunjukkan betapa problematiknya pemahaman dan spirit antikorupsi pejabat di Indonesia. Padahal tegas dia, pencegahan dan penindakan korupsi tidak bisa dipisahkan. "Tidak mungkin hanya melakukan pencegahan untuk situasi negara yang sangat korup. Menurut saya pencegahan korupsi paling bagus itu adalah penindakan," ujar Zaenur kepada wartawan, Kamis (20/7). Sehingga, lanjut Zaenur, atas berbagai peristiwa korupsi yang telah terjadi tidak mungkin dilakukan pembiaran dengan dalih berfokus pada pencegahan. "Karena untuk negara yang sangat korup, sekali lagi, pencegahan terbaik adalah penindakan yang keras," tegasnya. Lebih lanjut, Zaenur menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sangat rendah. Maka dia menilai pernyataan Luhut mencerminkan sikap pejabat yang tak mau mengakui bahwa korupsi di Indonesia sudah akut. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia itu sangat rendah, 34 per 100. Jadi menurut saya pernyataan Pak Luhut itu menunjukkan betapa naifnya pejabat kita yang kesulitan mengakui bahwa korupsi sangat akut dan perubahan-perubahan itu sangat sulit terjadi," bebernya. Zaenur menambahkan, bahwa perubahan bisa dilakukan jika ada shock terapi melalui penindakan lalu diikuti dengan perbaikan sistem. "Kalau hanya perbaikan sistem tanpa ada satu trigger apa pun, saya lihat upaya-upaya seperti itu sangat lambat hasilnya. Karena memang banyak program-program yang dilakukan itu sekadar seremonial belaka atau bahkan sekadar pencitraan," pungkasnya. (AL) #Pukat

Topik:

KPK OTT Pukat UGM Luhut

Berita Sebelumnya

Yuk Kenal Lebih Dekat dengan Gowaslu, Aplikasi Lapor Pelanggaran Berbasis Android

Berita Selanjutnya

Top! Pemenang Proyek di Dirjen Perhubungan Udara Miliki Kantor Seukuran Kamar Kost, Bisa Menangkan Proyek Ratusan Miliar

Berita Terkait

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

8 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

9 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

10 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

10 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

15 jam yang lalu