Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja, Polri Koordinasi KPK

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Juli 2023 15:05 WIB
Jakarta, MI - Polri tengah mendalami soal kabar keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku di Kamboja. Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan itu menjadi buronan perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dalam penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di KPU. Dia masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 17 Januari 2020 lalu. "Kami akan tindaklanjuti (informasi Harun Masiku di Kamboja)," ujar Kadiv Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, Irjen Pol Krishna Murti, Rabu (26/7). Krishna mengatakan, Polri tentunya akan berkoordinasi dengan KPK dan otoritas di Kamboja untuk menindaklanjuti informasi keberadaan Harun Masiku. "(Polri) kerja sama dengan KPK dan Interpol serta otoritas Kamboja," ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Polri menyatakan hingga kini belum menerima informasi dari Interpol mengenai keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku yang disebut di Malaysia. “Interpol Indonesia belum ada menerima respons atau info dari negara-negara yang dimungkinkan tempat yang bersangkutan (Harun Masiku) bersembunyi,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/3).

Topik:

KPK Polri Harun Masiku

Berita Sebelumnya

Soal Permasalahan Silon, Bawaslu Sudah Terima Surat dari KPU

Berita Selanjutnya

Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian di Pemilu 2024, UNESCO ajak Bawaslu Bergabung dalam ‘Social Media 4 Peace’

Berita Terkait

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

10 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

10 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya yang menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Beberkan Pemeriksaan Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya soal Korupsi DJKA

12 jam yang lalu

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

15 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

15 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirut PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM) (Foto: Dok MI/Ist)

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

16 jam yang lalu