Di hadapan Jaksa Agung, Erick Thohir Ungkap 34 Dapen BUMN Tidak Sehat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 3 Oktober 2023 15:17 WIB
Jakarta, MI - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima hasil audit dana pensiun (Dapen) BUMN dari Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh pada Selasa (3/10) yang bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Audit tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti komitmen bersih-bersih BUMN antara Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terutama dalam menjalankan proses bersih-bersih BUMN. Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan temuan 34 dari total 48 Dana Pensiun di Kementerian BUMN berada dalam kondisi tidak sehat. Jumlah tersebut merupakan 70% dari total Dana Pensiun yang ada di kementerian tersebut. Oleh karena itu, Erick Thohir menyampaikan kepada Jaksa Agung bahwa terdapat indikasi terhadap penyelewengan dana tersebut. Kemudian, Jaksa Agung dan Menteri BUMN bersepakat untuk menindaklanjuti temuan itu kepada BPKP untuk dilakukan audit terhadap angka atau jumlah kerugiannya. “Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap program bersih-bersih BUMN dan mengapresiasi komitmen Jaksa Agung yang selalu menuntaskan oknum-oknum yang merugikan para pensiunan tanpa pandang bulu,” ujar Erick Thohir. Saat ini, proses audit sudah dilakukan terhadap 4 Dana Pensiun BUMN yaitu Angkasa Pura I, Perhutani, PTPN, dan ID Food. Dari hasil audit tersebut, ditemukan kerugian kurang lebih senilai Rp314 miliar. Kemudian, Kepala BPKP melaporkan bahwa audit yang dilakukan BPKP yaitu terkait akuntabilitas, tata kelola dana pensiun, identifikasi hal yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Atas laporan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan akan segera mempelajari hasil audit yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN dan BPKP guna dilakukan pendalaman lebih lanjut. Menurut Burhanuddin kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dari kerja sama antara Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN dan BPKP dalam mewujudkan kementerian BUMN sebagai Good Corporate Governance. Untuk diketahui, bahwa kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Menteri BUMN Rabin Hattari, Deputi Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Robertus, dan Deputi Bidang Investasi BPKP Agustina Arumsari. #Dapen BUMN  

Topik:

Kejagung Jaksa Agung Erick Thohir ST Burhanuddin Dapen bumn

Berita Sebelumnya

Beririsan dengan Politik, MK Tak Kunjung Putuskan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Berita Selanjutnya

Suharso Bantah UU IKN untuk Beri Karpet Merah ke Investor

Berita Terkait

Investigasi
Ilstrasi Tambang Batubara (Foto: Dok MI/Net/Istimewa)

Daftar Perusahaan Diduga Terlibat Kasus Tambang Ilegal di Kaltim, Diusut Kejagung Tak Kunjung Ada Tersangka!

4 jam yang lalu

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Penyidikan Korupsi Ekspor POME, Kantor Bea Cukai Ini Digeledah Kejagung

8 jam yang lalu

Monitor Hukum
antan Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M. Idris Sihite (kiri) dan Sugianto (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Eks Plh Dirjen Minerba M Idris Sihite, Sugianto dan Sanjai WNA India "Licin" di Kasus Tambang Kaltim

11 jam yang lalu

Hukum
Sugianto alias Asun (Foto: Dok MI)

Sugianto Gembong Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibekingi Oknum Intelijen

11 jam yang lalu

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Himbau Musim Mas dan Permata Hijau Group Segera Lunasi Uang Pengganti Rp 4,4 T di Kasus CPO

14 jam yang lalu

Hukum
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rekonstruksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana suap dan/atau gratifikasi serta perintangan penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

Petinggi PT Sari Agrotama Persada dan Marcella Santoso-Ariyanto Didakwa TPPU Rp 28,41 M

16 jam yang lalu