Amelia Anggraini: KIP Harus Jamin Akses Informasi dan Edukasi untuk Masyarakat

Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk lebih proaktif dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan momentum penting seperti Pilkada 2024.

"Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah, KIP harus mampu menjawab pertanyaan publik yang sering muncul, seperti ke mana uang pajak yang kami bayar digunakan?," ujar Amelia di Jakarta, dikutip Rabu (20/11/2024).

Ia menegaskan pentingnya peran Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas dan transparan.

Amelia menekankan bahwa informasi yang akurat menjadi kebutuhan bagi masyarakat, terutama terkait isu-isu penting seperti rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara menjadi lebih krusial. Tanpa keterbukaan dan edukasi yang proaktif, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat," tuturnya.

Amelia berharap KIP dapat memastikan setiap proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dipublikasikan secara terbuka kepada publik.

"Kecuali data yang terkait dengan keamanan dan pertahanan negara, semua alokasi dana APBN harus diinformasikan secara jelas, termasuk progres proyek dan dampaknya bagi masyarakat," tambahnya.

Amel juga meminta KIP memastikan penggunaan dana kehumasan di setiap kementerian/lembaga (K/L) benar-benar dialokasikan untuk tujuan edukasi dan transparansi program kepada masyarakat.

"Jangan sampai, saya tekankan sekali lagi, jangan sampai, APBN digunakan untuk membayar buzzer atau influencer demi melindungi citra pimpinan K/L saat mendapat kritik. Semoga hal itu tidak pernah terjadi," tutur Amel.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.