Ini Upaya Indonesia Dapat Dukungan Inggris Jadi Anggota Financial Action Task Force

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 9 Februari 2023 11:13 WIB
London, MI - Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, bertemu dengan sejumlah pejabat dari His Majesty's Treasury (HM Treasury). Dalam pertemuan ini, Cahyo menyampaikan Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dengan memperkuat legal infrastructure dan institutional infrastructure. "Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penguatan legal infrastructure dan institutional infrastructure dalam memerangi TPPU dan TPPT melalui penerbitan sejumlah peraturan. Yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri," ujar Cahyo, saat melakukan pertemuan, Selasa (7/2). Sebagai informasi, pada proses untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), Indonesia sudah melalui tahapan on site mutual evaluation review yang berlangsung pada pertengahan tahun lalu dan face-to-face meeting pada Desember 2022. Plenary meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-24 Februari 2023 di Paris akan menjadi pertemuan puncak yang menentukan keberhasilan Indonesia untuk menjadi anggota FATF. Maka dari itu, Indonesia berupaya meraih dukungan dari negara-negara anggota FATF, dalam hal ini termasuk dari Inggris. Pihak HM Treasury yang diwakili oleh sejumlah pejabat dari Sanctions and Illicit Finance Team, yaitu: Jennifer Haslett (Deputy Head of the UK FATF Delegation), Dylan Bage (Senior Policy Adviser and Member of the UK FATF Delegation), dan Abi Harrison (Policy Adviser and Member of the UK FATF Delegation) mengajukan pertanyaan terutama mengenai pengawasan terhadap profesi notaris. Dalam hal ini, Cahyo R. Muzhar didampingi oleh selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Tudiono, serta pejabat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Inggris menyampaikan penjelasan secara komprehensif mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Hal itu mendapatkan respon positif dari pihak HM Treasury yang hendak memberikan rekomendasi kepada tim delegasi Inggris untuk mendukung keanggotaan Indonesia pada FATF dalam Plenary Meeting di Paris. Cahyo mengatakan, Keanggotaan Indonesia pada FATF memiliki arti penting, terutama dalam kaitannya dengan pemulihan perekonomian nasional setelah terkena dampak Covid-19. Melalui keanggotaan itu, Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki sistem yang efektif dalam memberantas dan mencegah terjadinya TPPU dan TPPT sehingga ekosistem bisnis Indonesia aman dan berintegritas. "Dengan demikian, kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia akan meningkat dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang begitu sangat dibutuhkan oleh masyarakat," katanya. Selain menemui pejabat dari HM Treasury, delegasi Indonesia juga akan menghadiri sidang di The Judicial Committee of The Privy Council terkait kasus Bank Century dan bertemu dengan sejumlah pejabat dari Home Office dan Serious Fraud Office. (Berkam) #Financial Action Task Force #Financial Action Task Force#Financial Action Task Force#AHU KemenkumhamFinancial Action Task Force

Topik:

Financial Action Task Force AHU Kemenkumham Dirjen AHU Kemenkumham

Berita Sebelumnya

KBRI Ankara Imbau WNI di Turki Tetap Tenang

Berita Selanjutnya

Update Gempa Turki-Suriah: Korban Tewas Jadi 21.000 Orang