Pelaku Obstruction of Justice di Kasus Brigadir J Harus Diproses Pidana, Kompolnas dan Propam Gimana?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 10 Agustus 2022 18:35 WIB
Jakarta, MI - Terkait itu The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyerukan agar proses penyidikan terhadap tindak pidana obstruction of justice yang dilakukan oleh para anggota Polri juga harus berjalan. Kata dia, tidak hanya berhenti sampai sidang dan sanksi etik, namun proses pidana terhadap semua pelaku juga tetap harus ditempuh. "Pasal 221 KUHP telah secara jelas mengatur ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti dengan maksud supaya tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penegakan hukum," tegas Direktur Eksekutif, Erasmus A.T. Napitupulu, dalam keterangannya seperti dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (10/8). Bahkan, lanjut Erasmus, hukuman terhadap pelaku yang menjabat sebagai aparat penegak hukum tersebut seharusnya bisa diperberat dibanding jika pelakunya warga sipil. Sebab aparat tersebut diberi kewenangan besar yang kemudian disalahgunakan. Selain itu, kata Erasmus, kasus ini akan menjadi salah satu uji coba terkait penggunaan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice bagi pelaku yang justru berasal dari aparat penegak hukum. Meski ke depannya ketentuan pidana terhadap obstruction of justice juga masih perlu diperkuat. Khususnya dalam upaya pembaruan hukum pidana melalui RKUHP yang prosesnya masih bergulir saat ini. Karena itu, menurut Erasmus, pihaknya merekomendasikan beberapa masukan terkait kasus kematian Brigadir J. Pertama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan proses pidana terhadap semua pelaku obstruction of justice yang terlibat dalam proses pengusutan kasus pembunuhan terhadap Brigadi J. "Dengan sungguh-sungguh dan secara terbuka, tidak hanya berhenti sampai pemberian sanksi etik semata apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana," kata Erasmus. Kedua, ICJR meminta Presiden dan DPR segera merancang adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan independen terhadap proses penyidikan oleh polisi ke depan. Hal itu untuk mengantisipasi jika terjadi kasus-kasus yang melibatkan adanya konflik kepentingan dan relasi kuasa di tubuh kepolisian. "Belajar dari kasus seperti pembunuhan brigadir J, Kompolnas dan Propam tidak mampu untuk menjalankan fungsi pengawasan itu, perlu ada satu lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk menyidik dan menuntut pidana dan etik oknum kepolisian," pinta Erasmus. Kemudian rekomendasi ketiga, Erasmus mengatakan, dalam proses penyusunan RKUHP saat ini perlu lebih tegas untuk mengatur pasal-pasal pidana tentang obstruction of justice. Termasuk memastikan adanya pidana untuk rekayasa kasus dan rekayasa bukti, hingga mengatur pemberatan hukuman khususnya bagi pelaku pejabat atau aparat penegak hukum. Rekomendasi terakhir, kata Erasmus, pihaknya meminta Presiden dan DPR untuk segera mendorong adanya perubahan KUHAP. Hal itu untuk memastikan adanya pengawasan dan kontrol yang lebih efektif terhadap kewenangan dan perilaku polisi dalam sistem peradilan. "Khususnya dalam melakukan fungsi penyidikan, perlu didorong penguatan peran kontrol dari Kejaksaan dan pengawasan dari pengadilan," pungkasnya. Sebelunya, Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto menyebut sebanyak 56 personel polisi yang diperiksa secara khusus terkait kode etik dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Dari 56 personel Polri itu, sebanyak 31 personel diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran kode etik itu diantaranya tindakan tidak profesional yang dilakukan jajarannya dalam proses penanganan perkara, namun juga dalam proses penyerahan jenazah Brigadir J ke pihak keluarga di Jambi. Selain itu tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah tempat kejadian perkara. “Dari total 31 personel yang diduga melanggar pelanggaran etik, sebanyak 11 personel telah dilakukan penempatan khusus di Mako Brimob Polri,” ujar Agung dalam konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8). Sementara 11 personel yang diduga melanggar etik terdiri dari seorang jenderal bintang dua, 2 jenderal bintang satu, 2 komisaris besar (Kombes), 3 Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), 2 Komisaris Polisi (Kompol), dan 1 Ajun Komisaris Polisi (AKP). Jumlah itu ditambahkan Kapolri Sigit kemungkinan masih bisa bertambah. Sedangkan 4 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Empat tersangka itu yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada E, Bripka RR dan KM. Keempat tersangka itu terancam hukuman mati sebagaimana Pasal 340 subsider Pasal 338 jo Pasal 55 dan 56 KUHP. [Wan] #Obstruction of Justice

Topik:

Brigadir J Obstruction of Justice

Berita Sebelumnya

Barita Simanjuntak Nilai Satgas 53 Bekerja Baik Pantau Jaksa Nakal

Berita Selanjutnya

LPSK Gagal Asesmen Psikologi Istri Ferdy Sambo, Ini Alasannya

Berita Terkait

Hukum
Robert Priantono Bonosusatya (Foto: Dok MI/Istimewa)

Robert Bonosusatya: Dari Kasus Brigadir J hingga Rita Widyasari

18 Mei 2025 19:38 WIB

Hukum
Rosti Simanjutak, ibu dari Brigadir Yosua Hutabarat sedang memeluk foto anaknya dalam rangkaian sidang kasus pembunuhan yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.

Pantaskah 6 Perwira Polisi Terseret Pembunuhan Brigadir J Naik Pangkat?

11 Desember 2024 15:41 WIB