Hasil Temuan Komnas HAM terkait Insiden Wadas, Pemerintah Pastikan Tindaklanjuti

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 27 Februari 2022 11:55 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah memastikan akan mendalami dan menindaklanjuti hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait insiden di Desa Wadas, Jawa Tengah. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramowardhani mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu laporan hasil temuan dari Komnas HAM terkait konflik yang terjadi di Desa Wadas beberapa waktu lalu. "Pemerintah menyambut baik temuan Komnas HAM dan akan mendalami lebih lanjut selagi menunggu dokumen temuan lengkap dikirimkan ke pemerintah," kata Jaleswari dikutip dari siaran persnya, Minggu (27/2/2022). Menurut dia, temuan Komnas HAM akan melengkapi upaya integral yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani peristiwa Wadas. Khususnya, di sektor keamanan dan yang terkait aktor aparat penegak hukum. "Seluruh pihak kami libatkan dalam proses penanganan peristiwa Wadas untuk memastikan titik keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas danupaya pembangunan dapat tercapai," jelas Jaleswari. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan bahwa pemerintah sudah mulai melaksanakan rekomendasi Komnas HAM terkait investigasi yang dilakukan di Desa Wadas saat insiden 8 Februari lalu. Mahfud menjamin, pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan penertiban ke dalam internal pihak terkait yang melanggar batas kewenangan di lapangan. "Kepada petugas yang melanggar SOP Insyaallah, itu akan dilakukan (penindakan) setelah jelas subyek, obyek, dan peristiwanya," kata Mahfud seperti dikutip dari Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Jumat (25/2/2022). Dia menegaskan, pemerintah dari awal memang sudah meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait adanya dugaan tindakan berlebihan oleh aparat saat mengamankan pengukuran lahan di Desa Wadas. Melalui rekomendasi itu, Mahfud berterimakasih kepada Komnas HAM dan berjanji melakukan tindak lanjut. "Kita percaya pada Komnas HAM. Sejak awal kami menduga hampir pasti seperti itu. Makanya, rekomendasinya supaya dilakukan penertiban dan pemeriksaan ke dalam, pasti kita tindaklanjuti," tutur Mahfud. (Aswan)

Topik:

KSP komnas ham desa wadas

Berita Sebelumnya

Fakta Terbaru Kerangkeng Manusia, Ada Keterlibatan Keluarga dan Aparat

Berita Selanjutnya

Wakil Ketua Komisi III DPR Apresiasi Polda Aceh dan Lampung Berhasil Ungkap 40 Ton Ganja

Berita Terkait

Nasional
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang (Foto: Istimewa)

Tanggapan BGN soal Data Sertifikat Higienis Dapur MBG yang Diungkap KSP

27 September 2025 12:55 WIB

Nasional
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah (Foto: Ist)

Komnas HAM Usul Pelanggaran HAM Berat Dikecualikan dari Restorative Justice

22 September 2025 14:41 WIB

Ragam
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Fernando Emas soal Qodari jadi KSP

19 September 2025 13:48 WIB

Nasional
Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian (Foto: Istimewa)

Komnas HAM Pastikan Terus Kawal dan Awasi Proses Hukum Kasus Tewasnya Affan Kurniawan

2 September 2025 15:47 WIB

Hukum
Plt Deputi II KSP Abetnego Tarigan serahkan bantuan alat kesehatan untuk RSUD Tarakan (KSP), Senin (13/4/2020) (Foto: Dok MI/Antara)

KSP Belum Bayar Alkes Covid-19 Puluhan Miliar, Bos PT Indo Husada Sejati Disomasi Vendor hingga Diteror

26 Juni 2025 02:02 WIB

Hukum
Manager Riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi (Dok MI/Ist)

FITRA Dorong BPK hingga KPK Turun Tangan atas Nunggaknya Pembayaran Alkes Covid-19 Rp 74,278 Miliar

25 Juni 2025 09:59 WIB