Profil M Taufik Eks Wakil Ketua DPRD yang Digeledah KPK Ruangannya Saat Sakit

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Januari 2023 00:25 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1) malam. Sumber Monitor Indonesia menyebut, lembaga antirasuah itu menggeledah ruangan Komisi C, Komisi D hingga ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta. “Bu Cinta Mega Komisi C, Yudistira Komisi D, Yusriah komisi D, M. Taufik dan Ketua DPRD Prasetyo Marsudi,” kata sumber terpercaya itu kepada Monitor Indonesia, Selasa (17/1) malam. Siapa M Taufik sebenarnya? Dilansir dari situs resmi DPRD DKI Jakarta, M Taufik lahir di Jakarta pada 3 Januari 1957. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra. Amanah yang diembannya, adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, namun jabatan itu bukanlah yang pertama. Taufik sebelumnya, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Sebelum melenggang di dalam partai besutan Prabowo Subianto itu, ia juga pernah bergabung dalam partai Golkar dan PKP (Partai Keadilan dan Persatuan). Namun, Taufik berlabuh kembali di Gerindra dan lolos menjadi wakil rakyat. Jadi Terpidana Korupsi Taufik juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada tahun 2000-an. Saat itu pula ia terjerat kasus pidana korupsi pengadaan logistik pemilu. Ia pun akhirnya, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Taufik divonis selama 18 bulan penjara pada 27 April 2004, karena dinilai merugikan negara senilai Rp488 juta. Sementara itu, kata sumber Monitor Indonesia, M Taufik sedang menjalani perawatan karena sakit. “Pak Taufik sedang sakit,” ucap sumber Monitor Indonesia yang juga anggota DPRD DKI, Selasa malam. Dia enggan membeberkan sakit apa yang dialami M Taufik. Taufik merupakan anggota Fraksi Gerindra. Sementara Cinta Mega dan Prasetyo merupakan kader PDI Perjuangan. KPK saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019. “KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan TPK untuk pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda SJ (Sarana Jaya) tahun 2018-2019,” kata Kepala Bagaian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikir kepada wartawan, Jumat (15/7). Pihaknya pun, telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah ini. Namun, Ia masih enggan menyampaikan nama-nama tersangka. Ali mengatakan saat ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia pun memastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka.

Topik:

KPK M Taufik DPRD DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

Kasus Korupsi Tanah di Pulogebang, Ketua DPRD DKI Dukung Proses Penyelidikan KPK

Berita Selanjutnya

Pasca Digeledah KPK, Pamdal Gedung DPRD DKI Larang Wartawan Meliput

Berita Terkait

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

2 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

4 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

7 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

13 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

14 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

20 jam yang lalu