Wali Kota Mojokerto Sampaikan Nota Penjelasan LKPJ Tahun Anggaran 2023

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 30 Maret 2023 01:54 WIB
Mojokerto, MI - DPRD Kota Mojokerto gelar rapat paripurna Penyampaian Nota Penjelasan LKPJ Wali Kota Mojokerto tahun anggaran 2022. Di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto, Rabu (29/3). Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan salah satu yang menjadi bahasan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yaitu Capaian Kinerja atau Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran di Tahun Ke-Empat RPJMD 2018-2023 yang di dalamnya terdapat 9 indikator. "Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 ditargetkan sebesar 78.40 dan telah terealisasi sebesar 79.32 atau 101,17% dari target," katanya. Kedua, terdapat indikator Pertumbuhan Ekonomi. Di tahun 2022, ditargetkan sebesar 3,6-4,4 % telah terealisasi sebesar 5,56%. Dibandingkan dengan target di 2023 yang sebesar 4,5-5,0 % maka pada tahun 2022 sudah tercapai 111,2 % atau melampaui target. Ketiga, indikator Indeks Gini di tahun 2022 telah terealisasi sebesar 0,381. Angka tersebut lebih besar dari target, yakni 0,350. "Meski target penurunan tidak tercapai, jika dibandingkan dengan koefisien gini nasional, maka kondisi di Kota Mojokerto hampir sama dengan realitas ketimpangan pendapatan antar penduduk Indonesia," ujarnya. Kelima, Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Di tahun 2022 ditargetkan sebesar 95,5 poin, berhasil mencapai 100 poin atau tercapai 105,82%. Jika dibanding dengan target 2023, angka tersebut telah melebihi target akhir RPJMD yaitu 105,26%. "Keenam, target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 yaitu kategori BB atau nilai 70-80, namun capaiannya hanya kategori B nilai 67,87. Artinya, target tidak tercapai. Ke-tujuh, Indeks InfrastruktuPD memiliki target 86,06 berhasil terealisasi sebesar 88,02 melebihi target," jelasnya. Ketujuh, Indeks Kesalehan Sosial, mencapai 91,96 melebihi yang ditargetkan, yaitu 76,25. Ke-delapan, Indeks Pembangunan Gender realisasinya mencapai 93,63 dari target sebesar 93,30. Terakhir, Kapasitas Fiskal Daerah ditargetkan sebesar Rp 386 miliar, realisasinya mencapai Rp 497 miliar. "Dari total 9 indikator tersebut, 7 diantaranya telah terlampaui targetnya, sementara dua indikator lainnya, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Gini, belum mencapai targetnya," tukasnya. (Titin/Pra)

Topik:

Wali Kota Mojokerto

Berita Sebelumnya

Siap-siap, Kepala OPD Pemprov Malut Bakal Dievaluasi, Miftah Baay Sebut 4 OPD Masih Aman

Berita Selanjutnya

Kadri Laetje ke Pokja BPBJ Malut: Pokja yang Nyeleweng Bisa Disanksi