Status Jalan Bantu PT RMI Dipersoalkan Warga Rejoso, Wabup Blitar Gelar Rapat Koordinasi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 28 Juni 2023 01:21 WIB
Blitar, MI - Wakil Bupati atau Wabup Blitar Rahmat Santoso melakukan rapat koordinasi penyelesaian permasalahan status jalan bantu di area PT Rejoso Manis Indo (RMI) dengan perwakilan Warga Peduli Rejoso, dan juga empat orang warga yang mengklaim kepemilikan lahan. Bertempat di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kantor Pemkab Blitar, Kecamatan Kanigoro pada Selasa (27/6). Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala OPD terkait, Kasi Sengketa Kantor ATR/BPN Kabupaten Blitar, Forkopimcam Binangun dan juga Kepala Desa Rejoso. Usai melakukan rapat koordinasi Wabup Rahmat Santoso, menyampaikan terkait permasalahan jalan menurut pemahaman sebelumnya jalan itu adalah milik desa, untuk mengatasi permasalahan ini sebetulnya cukup mudah. Orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini, juga mencontohkan seperti kejadian di Medan dan Surabaya tanah negara bisa ditarik kembali dan cukup berkirim surat kepada kejaksaan dan ranahnya bisa masuk dalam korupsi. Namun jalan tersebut, adalah milik pribadi diduga belum diselesaikan oleh pihak PT RMI. ”Ternyata jalan bantu yang dipersoalkan adalah milik pribadi, dan menurut warga belum diselesaikan oleh PT RMI, sedangkan menurut PT RMI jalan dipermasalahkan sudah diselesaikan," terang Wabup Blitar yang akrab disapa Makdhe Rahmat ini. Menanggapi adanya permintaan warga untuk dilakukan rapat dengan PT RMI dan juga Forkopimda. Makdhe Rahmat menjelaskan, adanya permintaan tersebut akan kita bahas dan rapat bersama Forkopimda lebih dahulu. Dan hasil rapat koordinasi ini titik permasalahannya akan disampaikan kepada Forkopimda. ”Dan itu pun hanya bisa menjembatani dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam artian bagaimana PT RMI dan juga warga menyelesaikan permasalahan tersebut. Seharusnya PT RMI bisa berbesar hati untuk menyelesaikannya, toh luas lahan yang dipermasalahkan kurang lebih sekitar 200-an meter," tukasnya. Untuk itu, Makdhe Rahmat yang juga sebagai Ketua DPP IPHI ini menegaskan, bahwa pihaknya sebelumnya belum mengetahui titik permasalahan, ternyata jalan bantu yang dipersoalkan adalah milik pribadi warga, bukan merupakan tanah milik desa/negara, dan seyogyanya dari empat warga sendiri untuk melakukan gugatan di pengadilan negeri. ”Hasil rapat nantinya juga bukan merupakan produk hukum dan saya juga tidak punya kewenangan untuk memutuskan karena bukan pengadilan," katanya. "Saat ini saya sudah tahu titik permasalahannya, ternyata lahan itu adalah milik empat orang warga dan bukan tanah milik desa/negara. Namun karena warga tidak mau menyelesaikan permasalahan ini di pengadilan, kira-kira begitu permasalahannya," timpalnya. (JK)

Topik:

Blitar Rahmat Santoso PT Rejoso Manis Indo

Berita Sebelumnya

BPD Desa Bendosewu Gelar Musdes Pilkades PAW Berjalan Aman dan Lancar

Berita Selanjutnya

Black Box Pesawat SAM Air yang Jatuh di Papua Tak Ditemukan

Berita Terkait

Nusantara
Lobby Graha Pandawa, RSUD Ngudi Waluyo. Foto: Istimewa

Klinik Unggulan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Resmi Beroperasi di Gedung Graha Pandawa

26 Agustus 2025 04:04 WIB

Nusantara
Salah satu Puskesmas Pembantu, yang akan dibangun melalui DBHCHT tahun anggaran 2025 (Foto: Istimewa)

Dinkes Blitar Siapkan Pustu jadi Klinik Desa, Gunakan Dana Cukai Tembakau Rp 1,68 M

13 Agustus 2025 21:47 WIB

Nusantara
Dinas Sosial Kabupaten Blitar (Foto: Dok MI/Joko Prasetyo)

4.819 Buruh Sektor Tembakau Kabupaten Blitar Terima BLT Rp 8,8 Miliar

2 Agustus 2025 23:54 WIB

Nusantara
Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman, didampingi Wakapolres dan Kasat Reskrim saat jumpa pers (Foto: Dok MI/Hms)

Kasus Perundungan di SMPN 3 Doko Diselesaikan Lewat Diversi: 7 Kesepakatan Diteken, Pelaku Direhabilitasi

28 Juli 2025 21:41 WIB

Nusantara
Suasana saat pembukaan pelatihan bagi karyawan, yang dilaksanakan oleh Disperindag Kabupaten Blitar (Foto: Dok MI/Joko Prasetyo)

Disperindag Kabupaten Blitar Latih Buruh Pabrik Rokok: Dorong Kompetensi Lewat DBHCHT

28 Juli 2025 21:17 WIB

Nusantara
Petugas saat melakukan pemasangan stiker, pada salah satu warung (Foto: Dok MI/Satpol PP Kabupaten Blitar)

Perangi Rokok Ilegal dengan Stiker QR, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar serta Bea Cukai Luncurkan Aplikasi "Blitar Cukai Check"

11 Juli 2025 01:00 WIB