Pilkada 2024 Kabupaten Blitar, Wakil Ketua DPW PAN Jatim: Seharusnya Usung Bupati Bukan Wabup

Blitar, MI - Pilkada yang akan dilakukan serentak pada November nanti, sebentar lagi memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus mendatang. 

Akan tetapi, partai-partai politik di Kabupaten Blitar tampak belum ada satupun yang memberikan rekomendasi kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bakal diusung.

Adanya hal ini, mantan wakil bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso, yang juga merupakan wakil ketua DPW PAN Jawa Timur saat ditemui awak media mengenai langkah yang akan diambil PAN ke depannya terkait Pilkada di kabupaten Blitar, pihaknya menegaskan sebagai kader akan tetap tegak lurus kepada ketua umum partai.
 
"Saya sebagai Kader PAN dan juga pengurus di Partai PAN saya tegak lurus pada Ketua Umum, apapun keputusannya jika rekom itu turun kepada siapapun maka saya harus menghormati itu,” tegasnya pada Minggu (4/8/2024) di salah satu cafe di Blitar.

Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini juga menambahkan, apabila disuruh untuk kampanye dirinya juga siap turun. Namun demikian Rahmat juga mengkritisi sikap DPD PAN kabupaten Blitar. Menurutnya, DPD PAN harus mengusung bupati bukan wakil bupati.

”Saya kritisi sikap DPD PAN Kabupaten Blitar seharusnyanya pede mengusung Bupati kok malah mengusung Wakil bupati. Kalau saya lebih pede mengusung bupati, ”jelasnya.

Rahmat mengatakan, DPD PAN Kabupaten Blitar punya lima kursi di parlemen, dan itu modal PAN. Selain itu masih Rahmat menyatakan, PAN juga merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

”Maka jika ketua umum PAN  memberikan perintah untuk mencalonkan, saya tidak mau untuk menjadi wakil bupati lah , harus bupati. Karena PAN itu kan termasuk dalam KIM,” imbuhnya.

Rahmat Santoso juga sangat yakin, nantinya KIM yang beranggotakan termasuk di dalamnya ada PAN akan mengusung Bupati untuk Pilkada Kabupaten Blitar dan bukan sebagai wakil. Pihaknya menyatakan, KIM  itu dipusat masih sangat solid, ”dan saya sempat bertemu dengan Pak Hasyim bahwa apa yang di pusat akan diterapkan di bawah," tukasnya.

Saat disinggung mengenai surat rekomendasi PAN untuk  seseorang yang bakal ditunjuk untuk kabupaten Blitar, Rahmat mengatakan dirinya belum mengetahui. ”Oh, kalau itu saya belum tahu. Karena rekom itu turun dari DPP ke DPW baru turun ke DPD,” tandasnya. (JK)