Apakah Rp19 Miliar Itu Sudah Mengubah Nasib Nelayan Malut?

Sofifi, MI - Di tengah suasana peringatan HUT ke-26 Malut, semangat pembangunan di sektor kelautan dan perikanan kembali dimatangkan.

Pemprov Malut, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesejahteraan nelayan sebagai tulang punggung ekonomi daerah kepulauan. 

Upaya nyata itu diwujudkan melalui penyaluran bantuan alat tangkap bagi nelayan kecil di berbagai wilayah pesisir.

Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe, yang sejak awal Pemprov Malut menempatkan sektor kelautan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan momentum HUT provinsi, penyaluran bantuan kali ini bukan sekadar agenda formal, melainkan langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat pesisir.

Plt Kepala DKP Malut, Fauji Mamole, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari total 217 unit alat tangkap yang disiapkan pada tahun anggaran berjalan. Dia menegaskan, seluruh bantuan akan disalurkan secara bertahap kepada kelompok nelayan yang sudah diverifikasi.

“Totalnya ada 217 unit, kemudian penyerahan ini kita lakukan berangsur. Yang sudah terdistribusi itu kurang lebih 72 unit,” ujar Fauji usai menghadiri upacara peringatan HUT Malut di halaman Masjid Raya Sofifi, Minggu (12/10).

Fauji mengatakan, tahap penyaluran lanjutan kini mulai dilakukan, dengan tambahan sekitar 40 unit alat tangkap yang diperuntukkan bagi kapal berukuran 1,5 GT hingga 3 GT. Langkah ini, katanya, menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Malut untuk memperkuat produktivitas nelayan kecil yang selama ini bergantung pada alat tangkap sederhana.

Menurutnya, distribusi bantuan tidak dilakukan secara seremonial belaka, tetapi dengan sistem pengawasan yang ketat agar tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap nelayan penerima benar-benar merasakan manfaat program ini.

“Hari ini kita menyalurkan angsuran lanjutan, kurang lebih 40 unit untuk kapal ukuran 1,5 GT sampai 3 GT,” ungkapnya.

Secara rinci, Fauji menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan sinkronisasi data untuk memastikan transparansi dan akurasi realisasi anggaran. Meski belum dapat menyampaikan angka pastinya, ia menjamin bahwa proses administrasi dan teknis berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fauji mengakui adanya beberapa penyesuaian teknis di lapangan, termasuk validasi terhadap dokumen penerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih penerima dan memastikan bahwa setiap alat tangkap benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan aktif.

“Mohon maaf, kebetulan saya kemarin belum sempat mengecek secara pasti terkait dengan realisasi anggarannya. Untuk kepastiannya nanti bisa kita lihat agar tidak rancuh dalam penyebutan,” jelas Fauji.

Dalam proses pendistribusian, lanjut Fauji, sejumlah daerah telah menjadi prioritas karena dinilai memiliki kesiapan tinggi dan potensi tangkap yang besar. Beberapa wilayah seperti Tidore, Halbar, Ternate, dan Halsel menjadi titik penyaluran utama.

Menurut Fauji, DKP Malut telah memastikan seluruh peralatan siap digunakan dan kini tinggal menunggu nelayan penerima untuk melakukan pengambilan di lokasi yang telah ditentukan. Langkah ini, katanya, dilakukan agar proses distribusi lebih efisien tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi penerima.

“Distribusi kita lakukan secepatnya karena barangnya sudah ada, tinggal penerima saja yang diarahkan ke lokasi untuk mengambil,” ujarnya lagi.

Fauji optimistis, proses penyaluran seluruh bantuan alat tangkap ini akan selesai tepat waktu. DKP menargetkan semua unit sudah tersalurkan paling lambat pada akhir November hingga awal Desember 2025. Target itu didukung oleh progres pembangunan yang sudah menunjukkan hasil signifikan di lapangan.

Pihaknya juga memastikan bahwa proses pekerjaan fisik dan administratif berlangsung paralel agar penyelesaian dapat dipercepat. Bagi Fauji, kerja cepat dan tepat sasaran menjadi kunci dalam memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat nelayan.

“Kita targetkan di akhir November sampai awal Desember itu semua sudah tuntas, karena progres kegiatan pembangunannya alhamdulillah sudah cukup maksimal,” tuturnya.

Lebih tegas, Fauji kemudian menjelaskan bahwa progres realisasi proyek bantuan alat tangkap sudah menunjukkan perkembangan positif. Beberapa paket telah mencapai tahap penyelesaian penuh, sementara sebagian lainnya sedang dalam proses akhir. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap program strategis berjalan sesuai rencana.

Dalam pantauan DKP, mayoritas pelaksana di lapangan telah menunjukkan capaian di atas 60 persen. Beberapa proyek bahkan sudah selesai sepenuhnya dan siap dimanfaatkan.

“Ada beberapa paket, jadi ada yang sudah 100 persen, ada yang 50 persen, rata-rata sudah di angka 60 sampai 70 persen,” terangnya.

Fauji juga menekankan bahwa total pagu anggaran untuk program bantuan alat tangkap ini mencapai sekitar Rp19 miliar. Dana tersebut bersumber dari anggaran pemerintah provinsi yang diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi berbasis kelautan.

Menurut dia, angka itu bukan sekadar nominal, melainkan investasi strategis untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menjadi penopang utama perikanan Malut.

“Total pagunya kurang lebih 19 miliar. Kita sangat optimis, diperkirakan realisasinya sampai bulan Desember sudah pasti selesai. Tapi progres pekerjaan kita targetkan di akhir November atau awal Desember insyaallah sudah selesai,” pungkasnya.

Program ini, lanjut Fauji menjelaskan, bukan hanya bertujuan meningkatkan produktivitas nelayan, tetapi juga menanamkan prinsip kemandirian dalam pengelolaan sumber daya laut. Pemprov Malut berharap, bantuan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi baru di sektor kelautan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melalui kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil, Pemprov Malut menegaskan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam visi kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, laut bukan hanya sumber daya, tetapi juga identitas dan masa depan daerah kepulauan yang harus dijaga bersama. (Jainal Adaran)