Ingatkan Luhut, LaNyalla: Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode akan Picu Kemarahan Publik

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 4 April 2022 06:54 WIB
Jakarta, MI - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk tidak meneruskan polemik penundaan pemilu 2024. Menurutnya, polemik tersebut bisa memicu kemarahan publik. “Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar senator asal, Minggu (3/4/2022). LaNyalla juga mengingatkan, berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun dari 28% menjadi 23%. “Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23% dari sebelumnya 28% untuk isu yang sama,” terang LaNyalla. Menurut LaNyalla, disaat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. “Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%,” kata LaNyalla. Ia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode. “Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12%,” terang LaNyalla. LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas. “Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” tutup LaNyalla.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Dedi Mulyadi Ajak Para Pejabat Puasa Impor

Berita Selanjutnya

Ketimbang Sowan ke SBY, Pengamat Sarankan Angelina Sondakh Temui Anas dan Nazaruddin

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI)

DPR Berharap Presiden Prabowo Fokus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina di KTT Perdamaian Gaza

19 menit yang lalu

Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pelaksanaan program peningkatan konektivitas jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Kementerian PU Percepat Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025

1 jam yang lalu

Ragam
Sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan acara Women’s Talk Kelola Sampah dari Rumah, Jakarta, Senin (13/10)

Kementerian PU Dorong Aksi Kelola Sampah dari Rumah

1 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Siapkan WA Khusus untuk Adukan Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal

2 jam yang lalu

Nasional
Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh (Foto: Dok MI)

Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Kereta Cepat, Begini Respons Istana

3 jam yang lalu

Global
Bendera Israel (Foto: Ist)

Tak Terima Visa Atlet Ditolak, Federasi Senam Israel Seret Indonesia ke Pengadilan

3 jam yang lalu