Pemerintah Dinilai Pihak yang Membutuhkan RUU PDP

wisnu
wisnu
Diperbarui 9 April 2022 04:37 WIB
Jakarta, MI – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengklaim, pemerintah merupakan pihak yang paling membutuhkan kehadiran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pasalnya terdapat banyak pelanggaran data “breach”. Data "breach" atau pelanggaran data adalah insiden keamanan di mana informasi diakses tanpa adanya otorisasi. Terlebih, pelanggaran data bisa merugikan bisnis dan konsumen dalam berbagai aspek. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mayoritas korban data "breach" adalah pemerintah, yaitu 60 kali pelanggaran data "breach" dilakukan pemerintah, sedangkan dari penegak hukum dan energi masing-masing 5 kasus serta keuangan 4 kasus. “Pelanggaran data "breach" ini memperkuat argumen jika otoritas pengawas perlindungan data yang dilakukan pemerintah tidak akan mungkin efektif berlaku,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta dalam keterangannya, Jumat (8/4). Hal itu, menurut dia, dibalik keinginan pemerintah agar lembaga pengawas data pribadi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak akan bisa berjalan efektif. Pelanggaran, lanjut dia, sebagian besar berasal dari faktor internal termasuk kelalaian. Sedangkan faktor eksternal akibat penggunaan kredensial yang lemah, sistem rentan diretas, adanya serangan malware, dan kemungkinan adanya serangan yang menargetkan mitra bisnis. Sukamta mengingatkan pemerintah bahwa RUU PDP ini sangat krusial untuk segera diselesaikan agar bisa segera memberikan manfaat dan perlindungan kepada rakyat Indonesia. “RUU PDP ini selain melindungi data pribadi, juga berhubungan dengan optimalisasi potensi digital Indonesia yang diperkirakan AlphaBeta pada tahun 2030 mencapai 160,8 miliar dolar AS," ujarnya. Sebab, potensi ekonomi besar itu seharusnya memberikan dampak ekonomi dan memberikan rasa aman bagi rakyat Indonesia, bukan malah menguntungkan pihak asing. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai, ketiadaan UU yang mengatur soal perlindungan data dan data pribadi hanya akan menguntungkan pelaku eksploitasi berbagai pihak. "Sementara ini, pelaku bisnis digital masih didominasi pelaku bisnis luar negeri. Negara seharusnya memberikan perlindungan maksimal kepada dunia digital dan khususnya data-data digital rakyat Indonesia. Pemerintah sangat berkepentingan agar RUU PDP segera disahkan," katanya.

Topik:

PKS RUU PDP

Berita Sebelumnya

Duet dengan Anies di Pilpres 2024 Berpeluang Menang, AHY: Sekarang Baru Tahun 2022

Berita Selanjutnya

DPR Sebut Kenaikan PPN dan Harga Pangan Memukul Daya Beli

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Ekonomi
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

25 Agustus 2025 08:30 WIB

Politik
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

20 Agustus 2025 15:14 WIB

Ekonomi
Amin Ak (Dok. MI)

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

13 Agustus 2025 17:48 WIB

Politik
PKS mendorong agar RUU Pemilu dirampungkan pada tahun 2025 (Foto: Repro)

PKS Desak RUU Pemilu Tuntas Tahun Ini

7 Juni 2025 22:06 WIB

Nasional
Aksi Simpatik 'Selamatkan Kemanusiaan di Gaza' yang Digelar PKS di JIExpo Kemayoran, Sabtu (24/5/2025). (Foto: Ist)

Gelar Aksi Solidaritas, PKS Desak Penghentian Genosida di Gaza

24 Mei 2025 13:50 WIB