PDIP Dapat Pembekalan Antikorupsi dari KPK

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Juni 2022 12:06 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu pada hari ini, Senin (27/6). Pembekalan antikorupsi kali ini melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua KPK Firli Bahuri akan memberikan pembekalan antikorupsi kepada belasan pengurus DPP PDIP yang direncanakan hadir secara langsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), Jakarta Selatan. "Dijadwalkan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan pembekalan antikorupsi untuk PDIP," ujar Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Senin (27/6). Jajaran PDIP yang telah terkonfirmasi akan mengikuti agenda secara tatap muka yaitu tiga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, dan Mindo Sianipar, serta 11 orang pengurus lainnya. Agenda ini juga akan diikuti kader PDIP secara daring. Ipi menjelaskan pembekalan antikorupsi dalam program PCB merupakan salah satu upaya KPK untuk mendorong penguatan integritas di internal partai politik (parpol). "Kami berharap setiap parpol dapat mengikuti program ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan parpol untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik," ucap Ipi. Ia menjelaskan program PCB penting dilakukan mengingat perkara yang ditangani KPK banyak menjerat politikus. Berdasarkan data penanganan perkara hingga Januari 2022, tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan Gubernur, serta sebanyak 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil yang ditangani KPK. "Angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara," kata Ipi.

Topik:

KPK PDIP antikorupsi

Berita Sebelumnya

Puan Maharani Dapat Tugas Sowan ke Ketum Parpol, Begini Respons PAN

Berita Selanjutnya

DPR Bakal Koreksi Pasal Kontroversi dalam RKUHP

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

13 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

21 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

23 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

5 Oktober 2025 07:00 WIB

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

5 Oktober 2025 00:23 WIB