BTN Makin Unggul dalam Penyaluran KPR Subsidi FLPP, Lampaui Bank Himbara Lainnya


Jakarta, MI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang kembali menunjukkan kinerja unggul sebagai penyalur terbesar program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dalam acara akad massal KPR Subsidi FLPP baru-baru ini, yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, Maruarar mengungkapkan bahwa BTN berhasil menyalurkan 93.098 unit rumah subsidi hingga 26 September 2025. Jumlah tersebut menempatkan BTN jauh di atas bank-bank pelat merah lainnya.
Kemudian, BTN Syariah juga mencatatkan kontribusi signifikan dengan menyalurkan 36.589 unit rumah subsidi.
Jika ditotal, penyaluran BTN dan BTN Syariah mencapai 129.687 unit atau setara 37 persen dari total kuota KPR Subsidi FLPP tahun ini yang telah ditetapkan sebanyak 350.000 unit secara nasional.
Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penyaluran oleh bank-bank milik negara lainnya atau Himbara, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebanyak 17.515 unit, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan capaian 8.440 unit, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 7.963 unit.
Dengan penguasaan pangsa pasar KPR Subsidi FLPP lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang terus konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Ara sebelumnya menyebutkan, sebagai bank yang berkontribusi paling besar dibandingkan bank-bank penyalur KPR FLPP lainnya, BTN diharapkan dapat terus mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran pembiayaan untuk pembangunan dan renovasi rumah rakyat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” kata Menteri PKP dalam acara penandatanganan komitmen dukungan KPR FLPP di BTN pertengahan tahun ini.
BTN juga menunjukkan optimismenya bahwa penyaluran 220.000 rumah melalui KPR FLPP sesuai yang dialokasikan pemeirntah untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun 2025 dapat tercapai.
Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi. Sebagai contoh, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.
“Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” tutur Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan resminya belum lama ini.
Topik:
btn btn-syariah kpr-subsidi-flpp menteri-pkp