Pengamat Desak Kemenag Buka Isi Perjanjian Kontrak dengan Sejumlah Vendor Haji

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 5 Februari 2023 12:49 WIB
Jakarta, MI- Usulan agar biaya naik haji menjadi Rp69 juta memantik beragam pertanyaan dari sejumlah kalangan termasuk para pengamat kebijakan publik. Pasalnya, usulan tersebut selain memberatkan para jemaah juga tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Pengamat Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) meninjau kembali usulan tersebut. "Usulan kenaikan biaya haji gak relevan di tengah kondisi ekonomi masyarakat di mana daya belinya lagi menurun saat ini. Kemenag kok gak peka dengan kondisi masyarakat. Jangan berlindung dibalik adagium bahwa haji hanya bagi yang mampu, semua orang mampu asal benar tata kelolanya," tandas Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) itu kepada wartawan, Minggu (05/02/2023). Tak hanya itu, Uchok juga mendesak agar kemenag membuka seluruh isi perjanjian kontrak dengan pihak rekanan yang ikut terlibat membantu pelaksanaan ibadah haji. "Buka ke publik donk isi perjanjian kontrak Kemenag dengan sejumlah rekanan seperti transportasi udara berarti dengan Garuda, kontrak penyediaan logistik atau katering bagi jemaah haji dan perjanjian-perjanjian kontrak lainnya. Ini penting dibuka agar asas transparansi dan akuntabilitas terjaga," tegas Aktivis 98 itu. Selama ini, kata dia, masyarakat tidak pernah tahu isi perjanjian kontrak yang dibuat Kemenag dengan pihak rekanannya dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji. "Soal transportasi udara bagi jemaah haji misalnya itu kaya apa sih isi perjanjian kontraknya dengan Garuda. Berapa cost yang harus dikeluarkan dan apa alasannya misalnya bisa disepakati angka sekian untuk biaya transportasi udara, berapa cost sekali terbang dan kenapa misalnya bayar sekian, itu perlu penjelasan yang logis. Nah hal-hal semacam ini perlu dijelaskan agar publik tahu alasan usulan dibalik rencana kenaikan biaya ibadah haji yang sebesar Rp69 juta itu," tandasnya.

Topik:

haji

Berita Sebelumnya

Anies Baswedan Diundang ke Rakernas Pertama Partai Ummat

Berita Selanjutnya

HPN 2023, DPR Minta Pers Jaga Independensi

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

15 September 2025 08:19 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

KPK Periksa Direktur PT Diva Mabruro Amaluddin soal Korupsi Kuota Haji Rp1 T

27 Agustus 2025 13:59 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

Bongkar Korupsi Kuota Haji Rp1 T, KPK Periksa Komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata

27 Agustus 2025 13:54 WIB

Hukum
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief. Foto: Dok MI/Istimewa

KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

27 Agustus 2025 13:24 WIB

Nasional
Ilustrasi (Foto: Ist)

Kasus Kuota Haji, Pemberangkatan Jamaah Reguler Terganggu

20 Agustus 2025 08:01 WIB