Bawaslu Perintahkan KPU RI Beri Kesempatan Partai PRIMA Verifikasi Administrasi Perbaikan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 21 Maret 2023 07:07 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Bawaslu juga memberikan saksi administrasi dan memerintahkan KPU RI untuk memnberikan kesempatan untuk Partai PRIMA melakukan perbaikan persyaratan administrasi sebagaimana Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. "Memberikan sanksi administrasi kepada terlapor untuk melakukan tindakan perbaikan administrasi, tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkitan dengan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai PRIMA," kata Anggota Majelis Sidang, Puadi di ruang sidang Bawaslu RI, Senin (21/3). Sementara itu, Ketua Majelis Sidang, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa KPU RI sebagai terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran Pemilu. "Memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu," katanya. Selain itu, Ketua Majelis Sidang memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu dan memberikan kesempatan kepada Partai PRIMA untu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada terapor berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan menggunakan Sipol paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol oleh terlapor. Bawaslu juga memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Partai PRIMA. Ketua Majelis Sidang juga memerintahkan kepada KPU RI untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai PRIMA. Bawaslu RI memerintahkan kepada KPU RI untuk menerbitkan Keputusan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu, anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan ini. "Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu oleh Rahmat Bagja sebagai Ketua, Loly Suhenty sebagai Anggota, Puadi sebagai Anggota, Herwyn sebagai Anggota, Totok Hariyono sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin 20 Maret 2023," tandasnya. (ABP) #Partai PRIMA Verifikasi Administrasi Perbaikan  

Topik:

Bawaslu Partai PRIMA KPU RI verifikasi Administrasi Perbaikan Pemiu 2024

Berita Sebelumnya

Wapres Minta Parpol dan Relawan Tidak Bernafsu Kampanye di Masjid

Berita Selanjutnya

KPU Gelar Pleno untuk Tindaklanjuti Putusan Bawaslu

Berita Terkait

Nasional
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Aturan Baru! KPU 'Rahasiakan' Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Ada Apa?

15 September 2025 21:51 WIB

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB