Mendagri Ungkap 300 BUMD Merugi Rp5,5 Triliun

Jakarta, MI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan kondisi keuangan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih jauh dari ideal. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 300 BUMD masih mengalami kerugian, dengan total nilai kerugian mencapai Rp5,5 triliun.

Tito menyebut, 300 BUMD rugi tersebut berasal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaporkan kerugian. Selain itu, 127 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga masih mencatat kerugian.

Tak hanya itu, 4 BUMD yang bergerak di bidang industri agro, 5 perusahaan Jaminan Perkreditan Rakyat (Jamkrida) yang juga tercatat masih rugi. 12 perusahaan migas daerah, 8 BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan pasar, 7 di sektor pariwisata rugi, dan 112 BUMD aneka usaha lainnya juga tercatat masih mengalami kerugian.

"300 BUMD rugi pak. Itu jumlah uang yang ada di BUMD itu lebih kurang Rp1.240 triliun asetnya, jadi ini potensial," kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah (KPID), dikutip lewat kanal Resmi Kemendagri, Selasa (21/10/2025).

Tito menjelaskan, ratusan BUMD yang masih merugi itu mencakup sekitar 28% dari total BUMD yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Daerah (Pemda) Indonesia yang sebanyak 1.091 unit.

Sementara itu, sebanyak 678 BUMD atau 60% di antaranya tercatat masih memperoleh keuntungan dengan total laba bersih senilai Rp29,6 triliun. Sementara, 10% lainnya masih belum melaporkan.

Menanggapi kondisi tersebut, Tito mengungkapkan telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dibentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus yang akan menangani para BUMD tersebut.

"Ini kemudian kami mengusulkan kepada bapak Presiden, melalui Menpan-RB, Mensesneg, sekarang sedang proses pak, di Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen yang ngurusin BUMD," pungkasnya.