Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah: Hentikan Kenaikan PBB Jika Membebani Warga

Jakarta, MI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi maraknya kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kenaikan ini belakangan menuai keresahan masyarakat.

Tito mengungkapkan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah terkait penyesuaian PBB. Ia menekankan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan rakyat.

"Setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PPB, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pertama," ujar Tito, dikutip Selasa (19/8/2025).

Ia mengatakan, setiap pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi publik sebelum menerapkan kebijakan ini. Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak ada komunikasi yang terputus dengan masyarakat.

"Kemudian ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan," ucap Tito.

Meski demikian, Tito menegaskan sebagai Mendagri dirinya tidak memiliki kewenangan untuk serta-merta membatalkan kebijakan kenaikan PBB yang diterapkan di sejumlah daerah.

Pasalnya, setiap daerah diberi kewenangan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Ia menjelaskan, berdasarkan regulasi itu, setiap kepala daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Tapi saya mengintervensi dengan menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 kemudian saya sebagai Pembina dan Pengawas Pemerintahan Daerah," tuturnya.

"Saya menyampaikan agar dikaji, dan kemudian jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif, atau tidak elok untuk dilakukan suatu kebijakan, maka tunda atau batalkan," pungkasnya.