KPK Didesak Bongkar "Kerakusan" Auditor BPK

Jakarta, MI - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti) Trubus Rahadiansyah mengatakan meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara, tapi hasil audit yang dikeluarkan BPK bukan hasil absolut atau final.

Tapi hasil itu bisa digunakan aparat penegak hukum (APH) untuk melanjutkan proses yang dipersangkakan dalam suatu dugaan korupsi. Trubus merasa miris kepada instansi yang sebelumnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK namun pada ujungnya juga banyak ditemukan dugaan korupsinya.

Menurut Trubus hal itu disebabkan adanya ketidakberesan dalam audit BPK itu. Dia menduga adanya praktik "mempercantik" atau memanipulasi hasil audit oleh oknum auditor BPK itu sendiri. 

Memang BPK sendiri tidak pernah mengakui atau membenarkan praktik ini, dan mereka selalu berusaha untuk menjunjung tinggi integritas auditnya. Namun, masalah ini pernah muncul dan menjadi perhatian publik.

Patut diketahui bahwa memang oknum anggota sering terseret dalam kasus korupsi, terutama melalui keterlibatan auditornya dalam kasus suap untuk memengaruhi hasil audit. Mulai dari kasus BTS Kominfo hingga Kementan.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di salah satu kementerian yang ditandai dengan pemeriksaan terhadap Kepala Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, Padang Pamungkas, selama delapan jam pada Kamis (16/10/2025).

KPK memang belum menyatakan bahwa Padang Pamungkas terseret dalam dugaan pemolesan audit BPK, hanya saja Trubus menyatakan ini bukan hal yang aneh jika KPK memeriksa auditor negara tersebut.

"Saya sih melihat itu fenomena gunung es. Memang BPK itu sudah lama ''bermain'' karena dia lembaga tanpa pengawas. Kalau sesama dirinya sendiri ya memang sama saja "jeruk minum jeruk". Maka yang terjadi adalah banyak di kalangan anggota BPK sendiri memang auditor itu sering memanipulasi data," kata Trubus saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Selasa (21/10/2025). 

Dia mencontohkan banyak daerah yang meraih WTP, namun setelah didalami APH banyak ditemukan dugaan korupsi. Menurut Trubus, hal itu disebabkan dugaan jual beli WTP yang sudah bukan rahasia umum lagi.

"Itukan banyak daerah yang katogeri WTP tapi setelah didalami kok korupsinya banyak. Misalnya, Jakarta ini kan WTP, karena diduga ada setoran terus kan, akhirnya WTP. Coba kalau nggak mau setor, ya pasti Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ungkap Trubus.

Menurut Trubus, kelakuan oknum auditor BPK RI yang "bermain" audit itu sangat rakus, maka sudah saatnya KPK membongkar semuanya. "Jadi mereka ini memang rakus terhadap itu. Maka saran saya KPK harus bongkar semua itu, seret saja itu, KPK kan sudah dikasih wewenang oleh Presiden," tegasnya.

Trubus menambahkan, sudah saatnya juga KPK menunjukan taringnya membongkar praktik oknum-oknum auditor BPK itu. Selain Padang Pamungkas, tak kalah tersorot adalah Syamsudin, seorang auditor Utama Keuangan IV BPK RI. 

Syamsudin sudah berkali-kali dipanggil KPK. Ia dipanggil terkait sejumlah kasus, salah satunya ihwal penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Namun meski berkali-kali dipanggil KPK, Syamsudin selalu mangkir tanpa alasan yang jelas. Di antaranya pada Rabu, 30 Oktober 2024 silam, ia dipanggil KPK sebagai saksi kasus yang berkaitan dengan kasus TPPU yang menyeret SYL.  Kemudian pada Kamis 24 April 2025 dan pada Senin, 4 Agustus 2025.

Selain Syamsudin dan Padang Pamungkas, Ashari Budi Silvianto dan Victor Daniel Siahaan juga tersorot dalam dugaan "bermain" audit BPK.

"Jadi menurut saya ini sekarang kesempatan KPK membongkar semuanya itu auditor yang diduga bermain itu, diperiksa semua itu. Kalau nggak mau yang gak hadir itu dipaksa saja," tegas Trubus.

Sebelumnya Monitorindonesia.com memberitakan sejumlah pejabat BPK diduga "bermain" dalam pengelolaan audit keuangan sejumlah kementerian.  Mulai dari Syamsudin, Padang Pamungkas, Ashari Budi Silvianto, hingga Victor Daniel Siahaan.

Syamsudin diketahui sudah kerap dipanggil KPK, namun dia selalu menghindar. Catatan Monitorindonesia.com, Syamsudin sempat masuk daftar saksi pada Rabu (30/10/2024) silam. Lalu pada Kamis (24/4/2025) dan pada Senin (4/8/2025). “Informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan tidak hadir,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (5/8/2025). 

KPK menyatakan, keterangan Syamsudin dibutuhkan untuk mendalami keterkaitan peran dalam perkara yang tengah diselidiki.

Informasi yang didapatkan Monitorindonesia.com bahwa diduga Syamsudin kerap mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan tak jelas. Bahkan, sebelumnya beralasan naik haji. 

"Dia selalu banyak alasan, waktu dipanggil KPK 2 bulan lalu, dia mangkir juga dengan alasan naik haji," kata sumber Monitorindonesia.com, Selasa (5/8/2025) malam.

Di sisi lain, bahwa sumber mengungkap Syamsuddin yang diduga banyak memainkan peran di internal BPK, disebut-sebut akan diangkat sebagai Sekjend BPK RI menggantikan Bahtiar Arif. "Pak Syamsudin ini juga memainkan banyak peran di internal, dia akan diangkat Sekjend BPK dalam waktu dekat," jelas sumber itu.

Syamsudin tak hanya berperan di BPK namun juga di Kementerian Pertanian (Kementan), maka wajar saja jika KPK menguliknya kesaksiannya di kasus Syarul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian.

Selain Syamsudin, sumber menyebutkan bahwa Kepala Subdirektorat Pemeriksaan IV.D.1 Ashari Budi Silvianto berperan sebagai Koordinator Lapangan di Kementerian Kehutanan (Kemhut). "(Ashari Budi Silvianto) Ini korlap kemen hutan," lanjut sumber tersebut.

Ashari menurut sumber kerap 'menyetor' kepada Syamsudin. "Ini juga orang yang suka 'setor' ke pak Syamsudin. Anak buahnya Syamsudin dan ATM-nya," ungkap sumber.

Tak hanya itu saja, mencuat juga nama Padang Pamungkas, Direktur Pemeriksaan IV.B yang menurut sumber tersebut berperan di Kementerian ESDM.

"Padang itu orang BPK yang koordinir Kementerian ESDM," kata sumber.

Selain Samsudin, Ashari dan Padang, sumber juga menyebut Kepala Subauditorat I.A.2 BPK RI Victor Daniel Siahaan yang tak kalah penting berperan dalam temuan BPK. Nama Victor juga sempat mencuat pada persidangan Syahrul Yasin Limpo pada Mei 2024 silam.

Dalam sidang terungkap bahwa adanya permintaan sejumlah uang untuk mengkondisikan hasil audit BPK. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Hermanto yang ketika itu dihadirkan ke persidangan, mengungkap adanya permintaan duit Rp12 miliar dari Victor Daniel Siahaan.

Menyoal informasi yang didapatkan Monitorindonesia.com, Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu pada 7 Agustus 2025 lalu menyatakan "Terima kasih Banyak info nya.. saya cek dulu ya."

Sementara Ketua BPK RI Isma Yatun sama sekali tidak menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com pada tanggal 11 Agustus 2025 lalu hingga detik ini.