Bongkar LHP Ferdy Sambo: Daftar Nama Kuat di Balik Dugaan Tambang Ilegal
Jakarta, MI - Pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kortas Tipikor Polri di Mabes Polri pada Kamis (2/4/2026) seharusnya menjadi agenda koordinasi biasa.
Namun di mata publik, pertemuan itu justru membuka kembali luka lama yang belum pernah sembuh: misteri Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tambang ilegal yang pernah disusun Ferdy Sambo saat masih menjabat Kadiv Propam Polri.
Dokumen tersebut bukan laporan biasa. LHP itu memuat dugaan praktik mafia tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang disebut melibatkan oknum aparat, pejabat utama kepolisian, aliran dana miliaran rupiah, hingga nama-nama pengusaha besar.
Tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, publik tak pernah benar-benar mendapat jawaban: siapa diproses, siapa diperiksa, dan siapa dilindungi?
Kini setelah KPK dan Polri duduk satu meja, tekanan publik kembali membesar. Jika koordinasi antarlembaga memang serius memberantas korupsi, maka salah satu ujian nyatanya adalah membuka nasib LHP Sambo yang selama ini seperti lenyap ditelan bumi.
Pertemuan KPK dan Kortas Tipikor Disorot
Kepala Kortas Tipikor Polri Totok Suharyanto menyebut pertemuan itu dilakukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polri dengan KPK.
Di sisi lain, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan ada sejumlah perkara korupsi yang masih dalam tahap awal pembahasan sehingga belum dapat dipublikasikan. Hadir pula Direktur Penyelidikan KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam pertemuan tersebut.
Namun publik melihat lebih jauh dari sekadar bahasa birokrasi. Jika benar ada sinergi besar, mengapa dokumen yang pernah mengguncang institusi kepolisian itu tidak pernah dijelaskan tindak lanjutnya secara terbuka?
Dokumen Rahasia yang Pernah Mengguncang
LHP bernomor R/1253/IV/WAS.2.4/2022/Divpropam tertanggal 7 April 2022 disebut ditandatangani langsung oleh Ferdy Sambo dan ditujukan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dalam dokumen itu, Divpropam menyatakan telah melakukan penyelidikan atas dugaan penambangan batu bara ilegal di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur.
Tak hanya soal tambang ilegal, laporan itu juga menyebut adanya dugaan pembiaran, koordinasi setoran uang, hingga jaringan yang disebut berjalan terstruktur dari level bawah sampai level elite.
Jika benar, maka ini bukan sekadar kasus tambang. Ini adalah gambaran dugaan rusaknya sistem penegakan hukum dari dalam.
Daftar Nama yang Disebut dalam LHP
Berikut sederet nama yang tercantum dalam dokumen tersebut dan hingga kini masih menjadi sorotan publik:
- Agus Andrianto (tidak menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com)
- Budi Haryanto
- Pipit Rismanto (tidak menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com)
- Herry Rudolf Nahak
- Hariyanto
- Jefrianus ET
- Bharata Indrayana
- Indra Lutrianto Amstono
- Ismail Bolong
- Tan Paulin
- Leny
Selain itu, laporan juga memuat nama para pelaku tambang ilegal lain seperti H Hakim, Nolan, Aan, Cipto, Adnan, Sutris, Burhan, Sani, Sahli, Muhadi, Irwansyah, Fritz, Arya, Muhsin, dan Muhaimin.
Dugaan Setoran Fantastis
Salah satu bagian paling menghebohkan dalam LHP adalah uraian dugaan aliran dana koordinasi. Disebutkan ada penyerahan uang miliaran rupiah dalam beberapa periode kepada pihak tertentu. Ada pula dugaan pembagian persentase dana kepada sejumlah pejabat di wilayah Kalimantan Timur.
Nominal yang disebut bukan angka kecil. Ada yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Jika benar terjadi, maka praktik itu menunjukkan tambang ilegal bukan kejahatan pinggiran, melainkan bisnis besar yang diduga dilindungi kekuasaan.
Tambang Ilegal Disebut Tak Ditindak
Dalam dokumen itu juga disebut sejumlah lokasi tambang ilegal berada di Kutai Kartanegara, Samarinda, Bontang, Paser, hingga Berau. Aktivitas tanpa izin disebut berlangsung namun tidak ditindak. Alasannya diduga karena adanya aliran dana koordinasi.
Artinya, negara bukan kalah oleh pelaku tambang ilegal, tetapi diduga lumpuh dari dalam karena aparat yang seharusnya menindak justru disebut menikmati sistem tersebut.
Kasus Ismail Bolong Mandek, Publik Bertanya
Nama Ismail Bolong sempat menjadi pusat perhatian setelah video pengakuannya viral. Ia menyinggung dugaan setoran Rp6 miliar. Namun proses hukum yang berjalan justru lebih banyak menyasar perkara tambang ilegalnya, bukan dugaan suap yang lebih besar.
Berkas perkara sempat dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, tetapi setelah itu publik nyaris tak mendengar perkembangan berarti. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa kasus besar bisa mengecil ketika menyentuh lingkar kekuasaan.
KPK Juga Menyentuh Jalur Lain
Dalam pengembangan perkara lain, KPK juga pernah mengusut aliran dana terkait mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Nama Tan Paulin ikut disebut dalam pendalaman penyidik terkait transaksi batu bara.
Fakta ini membuat publik melihat benang merah: sektor tambang di Kalimantan Timur berulang kali muncul dalam pusaran dugaan korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang.
Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Nama, Tapi Kepercayaan Publik
Kasus ini sudah melampaui persoalan siapa disebut dan siapa membantah. Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum.
Jika dokumen setebal itu hanya berakhir sebagai arsip rahasia, maka pesan yang sampai ke publik sangat buruk: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Namun bila KPK dan Polri berani membuka ulang, memeriksa semua pihak, dan menjelaskan hasilnya secara transparan, maka itu bisa menjadi titik balik pemulihan kepercayaan.
Kini Publik Menunggu: Dibongkar atau Dikubur Lagi?
Pertemuan KPK dan Kortas Tipikor Polri telah berlangsung. Kamera sudah pulang, rapat sudah selesai, pernyataan resmi sudah keluar. Tetapi satu pertanyaan belum terjawab:
Apakah LHP Ferdy Sambo akan dibongkar habis, atau kembali dikunci rapat di lemari kekuasaan?
Topik:
