Syarief Hasan Dorong Menteri PAN-RB Tinjau Hasil TWK 75 Pegawai KPK

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Mei 2021 20:31 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Megagara dan Rerofmasi Birokrasi (PAN-RB), untuk meninjau kembali hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus. Pasalnya, 75 pegawai antirasuah yang tak lulus TWK untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut adalah pegawai-pegawai yang telah dikenal memiliki integritas dan nasionalisme yang tinggi. “Pengalaman dan pengabdian para pegawai KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi menjadi penilaian utama dalam proses alih status menjadi ASN. Mereka telah lama mengabdi dan telah banyak melakukan gebrakan. Harusnya, pengalaman tersebut menjadi salah saru pertimbangan  disamping TWK,” ungkap Syarif Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/5/2021). Apalagi, lanjut politisi Partai Demokrat itu, berdasarkan pernyataan dari beberapa pegawai KPK bahwa TWK tersebut sarat dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari substansi wawasan kebangsaan. “Harusnya, TWK itu memuat pertanyaan-pertanyaan tentang wawasan kebangsaan yang dipahami secara universal, bukan memberikan pertanyaan yang bahkan menjurus pada pertanyaan privasi,” ungkapnya. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, KPK sebagai lembaga yang berfokus memberantas kasus-kasus korupsi harus dikuatkan. Karenanya, pemerintah harus memastikan bahwa KPK harus dikuatkan dari masa ke masa, bukan malah semakin memprihatinkan dengan berbagai kejadian beberapa waktu belakangan. “Apalagi, KPK adalah lembaga yang lahir dari rahim reformasi untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Reformasi sebagai pintu masuk dari berbagai perubahan-perubahan untuk mewujudkan good governance di Indonesia telah melahirkan KPK sehingga tugas kita untuk menguatkan dari masa ke masa,” ungkanya lagi. Karena itu, Syarif mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK. “Presiden harus memastikan bahwa 75 pegawai KPK tersebut tidak dipecat ataupun dikeluarkan dari KPK hanya karena dinyatakan tidak lulus TWK dengan pertanyaan yang tidak menggambarkan wawasan kebangsaan,” imbuhnya. Politisi Senior Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa Partai Demokrat akan setia mengawal dan menguatkan KPK sebagai bentuk tanggung jawab moral. “Kami di Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk menguatkan KPK, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Pemerintahan SBY. Kami akan setia bersama suara dan aspirasi rakyat Indonesia,” tutup Syarief Hasan. (Ery) #Syarief Hasan #Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan

Topik:

Pegawai KPK syarif hasan soal hasil twk

Berita Sebelumnya

Lantik 38 Pejabat, Yaqut Pastikan 7 Program Prioritas Kemenag Berjalan

Berita Selanjutnya

Kemnaker Tegaskan Penggunaan TKA Baru Masih Dihentikan

Berita Terkait

Hukum
Yusuf Sulaeman (Foto: Dok MI/Aswan)

Yusuf Sulaeman Pegawai KPK Gadungan Divonis 3,5 Tahun Penjara

17 Januari 2025 23:12 WIB