Bamsoet Minta Polisi Tindak Perusahaan Leasing yang Pekerjakan Premanisme

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 11 Mei 2021 10:36 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi langkah tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran serta aparat gabungan TNI dan kepolisian menangkap sebelas orang debt collector yang melakukan aksi premanisme dengan mengepung mobil yang dikendarai anggota TNI Serda Nurhadi di Koja, Jakarta Utara. Bamsoet juga meminta kepolisian menindak tegas oknum PT ACK dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berat kepada perusahaan leasing Clipan Finance sesuai kewenangan yang diberikan negara kepada OJK. Hal tersebut harus menjadi pelajaran, tidak saja bagi para debt collector tapi juga bagi perusahaan leasing lainnya agar tidak seenaknya bertindak. Terlebih tindakan pengambilan paksa kendaraan bisa dijerat Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). "Debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan bahwa perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Polisi harus menindak tegas aksi premanisme debt collector yang nekat mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak," ujar Bamsoet, di Bali, Selasa (11/5/21). Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam putusan MK tersebut diatur kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia. Mereka juga tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi. "Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror yang disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur," jelas Bamsoet. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, dapat dilaporkan ke polisi. Perbuatannya bisa dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka juga bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP. "Kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector punya peran besar menegakan etika penagihan. Antara lain dilarang memaki, dilarang menggunakan ancaman/kekerasan/mempermalukan, tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang walaupun itu adalah keluarga debitur, serta tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat," pungkas Bamsoet.[man]

Topik:

Bamsoet debt collector

Berita Sebelumnya

Merasa Terancam, Kapal AS Lepaskan 30 Tembakan Peringatan pada Kapal Iran

Berita Selanjutnya

Ahli Pidana Apresiasi Kinerja 100 Hari Kapolri Listyo Sigit

Berita Terkait

Opini
Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI (Foto: Ist]

Bela Negara Merawat Eksistensi Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

20 Agustus 2025 12:35 WIB

Opini
Bambang Soesatyo (Foto: Dok MI)

Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

10 Agustus 2025 14:42 WIB

Opini
Bambang Soesatyo - Anggota Komisi III DPR RI (Foto: Dok MI)

Amandemen Kelima UUD NRI 1945 untuk Optimalisasi Praktik Ketatanegaraan

14 Juli 2025 09:46 WIB

Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo [Foto: Ist]

Bamsoet Ingatkan Kenaikan Gaji Harus Dibarengi Tindakan Hakim Perkuat Martabat Peradilan

13 Juni 2025 13:56 WIB

Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo [Foto: Ist]

Hari Lahir Pancasila, Bamsoet Ajak Rajut Nilai-nilai Pancasila di Era Digital

1 Juni 2025 13:56 WIB

Opini
Bambang Soesatyo Anggota Komisi III DPR RI (Foto: Dok MI)

Potensi Energi Terbarukan Menuju Target Kemandirian

24 Mei 2025 11:39 WIB