Dirut PT Bosowa Diperiksa Kali Kedua Besok

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 17 Maret 2021 19:25 WIB
Monitorindonesia.com - Mabes Polri telah melayangkan surat panggilan kedua untuk mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa pada besok, Kamis (18/3/2021). Namun, setelah pemanggilan pertama tidak diindahkan, sampai saat ini Sadikin belum mengonfirmasi kehadirannya untuk diperiksa sebagai tersangka. "Penyidik sudah melayangkan panggilan kedua namun sampai saat ini yang bersangkutan belum mengonfirmasi kepada penyidik, pemeriksaan dijadwalkan besok hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 itu agendanya pendalaman terkait dugaan tidak melaksanakan surat perintah dari OJK," kata Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, Rabu (17/3/2021). Ramadhan menyebut, Sadikin Aksa tidak datang ke Mabes Polri pada pemanggilan pertama lantaran sedang berada di luar kota. "Pemanggilan pertama penyidik sudah melayangkan surat panggilan untuk hadir pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 namun tersangka tidak hadir dengan alasan berada di luar kota," tutur Ramadhan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menerangkan bahwa saat ini polisi masih melakukan serangkaian proses penyidikan dalam perkara tersebut sehingga keputusan untuk penahanan atau tidak bergantung pada keputusan penyidik. Rusdi menyampaikan, publik masih harus menunggu hasil dari penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan kepolisian. "Nanti apabila proses selanjutnya selesai, akan ada gelar perkara untuk menetapkan tersangka itu bisa ditahan atau tidak ditahan," ucap Rusdi. Selain itu, menurut Rusdi pasal yang dijeratkan kepada tersangka memungkinkan agar tidak dilakukan penahanan. Dia merujuk pada Pasal 54 Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana dalam beleid itu ancaman hukuman terhadap tersangka minimal dua tahun penjara. Adapun bunyi pasal tersebut ialah: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). "Pasal 54 itu hukuman pidananya 2 tahun. Maka, atas dasar pertimbangan tersebut Polri tidak melakukan penahanan," kata dia. Diketahui, bank Bukopin dalam pengawasan intensif sejak Mei 2018 akibat permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi semakin memburuk dalam kurun Januari hingga Juli 2020. Alhasil, OJK pun mengeluarkan perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo atas nama SA melalui surat OJK nomor: SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020 guna penyelamatan perusahaan. Surat itu berisi perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance (Tim TA) dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk. Saat penyelidikan ditemukan bukti bahwa Sadikin Aksa mengundurkan diri dari Dirut Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020 atau setelah surat OJK itu terbit. (Fanss)

Topik:

Kasus Bukopin Sadikin AKsa

Berita Sebelumnya

Gerindra: Impor Beras Tambah Penderitaan Petani

Berita Selanjutnya

Mensos Risma: Sinkronisasi Data untuk Percepat Penyaluran Bansos Segera Dirampungkan