Korban PHK Masih Bisa Dapat Gaji, Ini Syaratnya

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 7 April 2021 14:21 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah saat ini sedang menggodok kebijakan bantuan tunai selama 6 bulan bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Bantuan tunai itu merupakan salah satu manfaat yang bisa diterima korban PHK dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Uang tunai 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama, 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Bantuan diberikan paling lama 6 bulan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (7/4/2021). Sejumlah syarat yang harus dipenuhi korban PHK diantaranya peserta belum berusia 54 tahun. Di perusahaan sebelumnya, harus berkapasitas sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Syarat lainnya adalah bukan merupakan pekerja yang mengalami PHK bukan karena mengundurkan diri. Pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta kerja pasal 154A UU No.11 tahun 2020. "Dikecualikan untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia," katanya. Selanjutnya, korban PHK memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Korban PHK juga harus memiliki masa iuran pada jaminan sosial yang disyaratkan sebelumnya paling sedikit 12 bulan dan telah membayar setidaknya 6 bulan berturut-turut sebelum di-PHK.[man]

Topik:

Korban PHK Dapat Gaji Ini Syaratnya

Berita Sebelumnya

Indonesia Butuh Pertumbuhan 6 Persen untuk Lepas dari Perangkap Pendapatan Menengah

Berita Selanjutnya

Pemerintah Longgarkan Syarat Korporasi Agar Dapat Penjaminan Kredit