PPP Senayan Desak Pemerintah Segera Mulai Holdingisasi Industri Pertahanan

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 12 Juni 2021 11:00 WIB
Monitorindonesia.com- Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi berharap rencana Kementerian BUMN membentuk holding industri pertahanan segera dilaksanakan. Nantinya, holding akan menggabungkan 5 BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dahana, dan PT Len Industri yang ditunjuk sebagai induk perusahaannya. Pihaknya berharap holding dimulai tahun ini, agar konsolidasi kelimanya berjalan tahun depan. “Jangan lagi kita masih bicara wacana holdingisasi, tapi klaster industri pertahanan ini harusnya tahun depan sudah jelas bentuk konkret dari program fasilitas integrasi itu,” kata Awiek, sapaan akrab Baidowi, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau fasilitas bengkel kapal selam PT PAL Indonesia (Persero), dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/6/2021). Politisi Fraksi PPP itu menilai, PT PAL sebagai perusahaan pemerintah yang ditugaskan bergerak di industri pertahanan itu, sudah banyak mengambil langkah untuk memperkuat industri maritim bangsa. Untuk itu, dengan semakin terkonsolidasinya perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang alutsista atau alpalhankam diharap dapat meningkatkan sektor pertahanan baik darat, laut, maupun udara. “Terus terang saja, alutsista yang kita miliki masih sangat payah dan tertinggal, baik sarprasnya maupun kecanggihan teknologinya,” ucapnya. Terkait kapal selam, Awiek mengungkap bahwa kondisi alutsista sektor maritim dalam negeri masih jauh dari kata ideal. Merujuk pada tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, pemerintah perlu mengembalikan trust bahwa pemeliharaan kapal-kapal selam yang ada bisa berjalan optimal. Terlebih KRI Cakra 401, yang saat ini bersandar pada fasilitas PT PAL di Surabaya, berusia hampir sama dengan KRI Nanggala 402. Untuk itu, pemerintah perlu terus memastikan overhaul dapat terus dilakukan dan disiapkan dari sisi anggarannya. “Overhaul sebuah kapal selam itu tidak murah, kalau tidak salah anggarannya sekitar 1 hingga 2 triliun, kalau beli baru juga lebih mahal lagi. Perlu ada perbaikan-perbaikan jangan sampai kapal lainnya yang lebih tua, seperti Cakra (KRI Cakra 401), tidak bernasib sama dengan Nanggala. Itu harus jadi pembuktian. Saya harap tragedi sebelumnya jadi yang terakhir. Alutsista kita harus diperkuat, jika tetap ingin menjadi negara berdaulat maka harus didukung oleh alutsista yang kuat juga,” tegas legislator dapil Jawa Timur XI itu. Secara umum, tujuan dari kunjungan kerja Komisi VI DPR RI yaitu untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta program pembangunan yang akan dilakukan oleh PT PAL. Perusahaan BUMN tersebut berniat menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 senilai Rp1,28 triliun untuk pemenuhan kebutuhan biaya pemeliharaan seluruh armada kapal selam yang dimiliki perusahaan. “Tahun ini PMN yang belum terealisasi mencapai Rp1,8 triliun. Semoga nanti segera terealisasi untuk peningkatan kapasitas kapal selam, produksi kapal selam dan juga peningkatan kualitas SDM. PT PAL ini sebelunmya banyak miss manajemen, antara produksi dan pemasarannya tidak seimbang sehingga merugi. Kita harap dengan direksi baru ada progress bagus, dan mereka janji tahun depan sudah ada perbaikan, salah satunya produksi torpedo,” papar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu. Resmi menjabat per April 2021, Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang memaparkan bahwa PMN untuk kapal selam yang didapatkan perusahaannya, terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp1,5 triliun. Suntikan modal negara itu telah digunakan untuk membangun fasilitas bengkel kapal selam yang dikunjungi oleh Komisi VI DPR RI ini. Sementara pada tahun ini, PT PAL mendapat PMN sebesar Rp1,28 triliun. “(PMN) Ini akan diusahakan tahun ini, kemungkinan di akhir bulan ini atau Juli. Sehingga untuk pembentukan holding industri pertahanan itu bisa dijalankan di akhir tahun ini. Kemudian, sesuai kajian beraama Kementerian BUMN, Kemenhan, dan Kemenkeu, PMN 1,28 T tersebut adalah untuk infrastruktur pembangunan dan pemeliharaan kapal selam, yang terdiri dari pengembangan SDM, penyiapan fasilitas, dan pemenuhan peralatan,” kata Pakar Transportasi Laut itu. Adapun pemenuhan peralatan, diungkap Kahar, tidak hanya ditujukan untuk pemeliharaan tetapi sekaligus untuk pembangunan kapal selam baru. Selain itu, PMN juga akan dipergunakan sebagai penguatan dan perbaikan struktur permodalan, serta peningkatan kapasitas usaha perkapalan. Alokasi PMN nantinya akan terbagi menjadi tiga kategori, yakni Rp10 miliar untuk SDM, Rp1 triliun untuk fasilitas, dan sisanya digunakan untuk peralatan Rp265,83 miliar. “Rencana ke depannya kita akan membangun torpedo di PT PAL. Sebab bagaimanapun juga kebutuhan torpedo tiap tahun di TNI AL sangat tinggi. Meskipun sampai saat ini kita hanya memiliki delapan torpedo aktif saja se-Indonesia. Termasuk kemarin Nanggala menggunakan yang sudah ada untuk latihan penembakan. Jadi kapal selam baru belum ada, sehingga Kemenhan tahun ini akan ada pembelian cukup besar,” pungkas Kahar. (daf)

Topik:

PPP Senayan Desak Pemerintah Segera Mulai Holdingisasi Industri Pertahanan

Berita Sebelumnya

Salurkan Bantuan Program "Bedah Rumah", Kementerian PUPR Gandeng Bank Mandiri

Berita Selanjutnya

DPR: Perbankan Kini harus Lihat Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat