Copot Direksi Pertamina hingga Pindahkan Depo Plumpang, Masalah Selesai?

Jakarta, MI - Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat akan merelokasi Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, Jakarta Utara ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Hal ini buntut dari kebakaran Depo Pertamina pada beberapa hari lalu. Alasannya, agar kebakaran yang menelan banyak pemukiman warga tidak terulang. Kata Menteri BUMN Erick Thohir relokasi Depo Pertamina Plumpang akan mulai dibangun di tanah Pelindo pada 2024. Proses pembangunan diperkirakan memakan waktu hingga 2,5 tahun. "Kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2-2,5 tahun, artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun," kata Erick, Senin (6/2). Tidak hanya memindahkan lokasi, kebakaran ini juga berujung pada pencopotan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Dedi Sunardi. Kata Erick, dia sudah mengingatkan kemungkinan kebakaran tersebut sejak dua tahun lalu. Namun, penjelasan mengapa jabatan direksi tersebut yang kena copot adalah keputusan mutlak Pertamina. "Mencopot-copot juga kan enggak enak, tetapi saya punya alasan sudah dua tahun hal ini saya sudah minta untuk diagendakan dan distrategikan kejadian kemarin," tegasnya saat ditemui di Tennis Indoor Senayan, Kamis (9/3). Pindahkan Depo dan Copot Direksi Tak Cukup Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah konsisten menegakkan aturan larangan permukiman warga di sekitar Depo Pertamina, berkaca dari kejadian kebakaran di Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Sebab, menurutnya, memindahkan Depo Pertamina tidak cukup sebagai solusi. "Pertamina tidak bisa bekerja sendiri untuk pengamanan obyek vital khususnya depo pertamina. Memindahkan depo adalah solusi yang baik tapi harus diiringi oleh pelarangan kawasan sekitar untuk kepentingan permukiman," kata Sarmuji, Senin (6/3). Sarmuji menjelaskan, pemerintah harus turut membantu Pertamina mencari solusi demi menjaga sterilisasi kawasan Depo. Menurutnya, ada dua solusi yang mesti dipertimbangkan matang agar kejadian serupa tidak berulang. "Untuk depo Plumpang bisa dipindahkan atau warga sekitar yang direlokasi," imbuhnya. Namun, di sisi lain, Pertamina juga diminta memeriksa kesiapan atau kelayakan organ vital di Depo untuk menghindari terjadinya kerusakan yang bisa menimbulkan kebakaran. Sarmuji menekankan kerja sama antara pemerintah dan Pertamina untuk mencegah terjadinya kebakaran serupa. "Karena, menyangkut keselamatan nyawa manusia," pungkas Politisi Golkar itu. Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Diah Nurwitasari menilai langkah Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Dedi Sunardi tidak cukup. Sebab bongkar pasang direksi PT Pertamina bukan solusi komprehensif dalam menata BUMN yang dilanda masalah. Terlebih lagi, tegas dia, kebakaran Depo Pertamina Plumpang menghanguskan ratusan rumah dan belasan nyawa melayang pada Jumat (3/3) lalu masih mencari pundak pertanggungjawaban. "Tapi dalam hal ini saya melihat bahwa harus jelas dulu duduk persoalannya seperti apa, jangan sampai begini, direksi diganti tapi masalah tidak diselesaikan," ujar Diah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/3). Ia menerangkan pencopotan direksi tak menyelesaikan masalah, sebab pertanggungjawaban atas salah kaprah dalam tata kelola harus ditinjau dari sejumlah aspek yang mendasar. Terutama dalam insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang. "Tapi kalau menurut saya memang bukan solusi dengan sekadar mencopot," jelasnya. Diah pun beranggapan jika langkah pergantian direksi tersebut belum cukup untuk bisa menyelesaikan langkah pertanggungjawaban dari PT Pertamina. Maka dari itu, Diah mendesak pertanggungjawaban dan solusi yang lebih menyeluruh dalam penataan BUMN sehingga meminimalisir potensi kerugian maupun dampak serius yang diterima masyarakat. "Karena sekali lagi yang paling sekarang ini langkah konkret, soal pertanggungjawaban dan siapa yang dicopot itu adalah murni kewenangan pemerintah memang," tuturnya. Koordinasi Acak-acakan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, acak-acakan. Sebab, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tak setuju dengan pemindahan depo Pertamina Plumpang. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir malah mengatakan akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo. Perbedaan sikap ini, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban kebakaran. “Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat,” kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (9/3). Mulyanto mendesak Menko Marves untuk tidak bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Menurutnya, bisa jadi preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. “Arogansinya sudah kelewatan,” cetus Mulyanto. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, seharusnya masyarakat yang tinggal di dekat Depo Plumpang yang harus dipindahkan. Ia menyebut, masyarakat yang tinggal di buffer zone atau jarak aman TBBM dengan pemukiman yang warga seharusnya dipindahkan, bukan malah depo Plumpang yang dipindahkan. Sebab, Depo Pertamina Plumpang berenca dipindahkan ke kawasan Pelindo. Namun, Luhut menyebut Depo Pertamina Plumpang sudah ada sejak lama. “Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan ini (Depo Plumpang) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik,” ucap Luhut di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin (6/3). Luhut menegaskan, pemukiman yang dibangun dekat dengan Depo Pertamina Plumpang tidak boleh dibiarkan lagi. Bahkan, Luhut menyebut pihak yang memberikan izin warga untuk membangun pemukiman di buffer zone Depo Plumpang merupakan hal yang tidak patut. “Orang yang begini, nanti pemerintah akan dikaji memberikan kompensasi atau dibangunkan (tempat tinggal) apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini,” pungkasnya. Perintah Jokowi Presiden Joko Widodo memberikan dua instruksi usai kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3) malam itu. Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran TBBM Pertamina Plumpang. Secara khusus, Presiden menekankan perintahnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga (pj) Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," kata Jokowi. Menurut Jokowi, ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi kejadian tersebut, mulai dari relokasi TBBM hingga relokasi warga sekitar TBBM Pertamina. Presiden pun menyerahkan keputusan tersebut diambil oleh pihak terkait dalam waktu dekat. "Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan (pj) Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," tambah Jokowi. Jokowi pun menuturkan bahwa sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak (buffer zone) antara permukiman warga dan TBBM Pertamina Plumpang selebar 50 meter. Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi para penduduk sekitar. "Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," tandasnya. Tidak hanya TBBM Pertamina Plumpang, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia juga harus dievaluasi dan diaudit. Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat. "Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu," tutur Jokowi. #Direksi Pertamina#Depo Plumpang

Topik:

Pertamina Depo Plumpang

Copot Direksi Pertamina hingga Pindahkan Depo Plumpang, Masalah Selesai?

Berita Sebelumnya

Terbukanya Pintu Pandora Skandal Besar di Lingkungan Kemenkeu

Berita Selanjutnya

Inilah 5 Pejabat BPJT Rangkap Jabatan di Perusahaan Tol, Terancam Dicopot?

Berita Terkait

Update Harga BBM Pertamina 18 Oktober 2025

Dorong Produksi Migas Nasional, Menteri ESDM-Pertamina Kunjungi Lapangan Sumur Rakyat Musi Banyuasin

Pertamina Raih Juara Pertama Badan Publik Terinovatif 2025

Pertamina Bekali Sertifikasi Operator PLTS untuk 40 Warga Pengelola Desa Energi Berdikari

Pertamina Luncurkan Aplikasi Mobile Layanan Informasi Publik

Pertamina Pelopor Produk Energi Rendah Karbon di Kawasan Regional

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K