Taliban Siap Umumkan Pemerintahan di Tengah Kekacauan Ekonomi

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 2 September 2021 22:19 WIB
London, Monitorindonesia.com - Taliban siap mengumumkan pemerintah baru Afghanistan pada Kamis (2/9/2021) ketika ekonomi negara itu berada di ambang kehancuran. Kelompok militan itu mengambil alih Kabul dari pemerintah sebelumnya yang didukung AS, sekaligus mengakhiri perang yang berlangsung 20 tahun. Petinggi Taliban Ahmadullah Muttaqi mengatakan di media sosial, sebuah upacara sedang disiapkan di istana presiden di Kabul. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan dia belum bisa memberi tanggal yang pasti, namun itu akan dilakukan dalam hitungan hari. Legitimasi pemerintah baru di mata donor dan investor internasional akan menjadi sangat penting bagi ekonomi. Afghanistan berjuang menghadapi kekeringan dan kerusakan akibat konflik yang telah menewaskan sekitar 240.000 orang. Taliban telah berjanji untuk mengizinkan warga asing atau warga Afghanistan yang tertinggal dalam evakuasi besar-besaran yang berakhir bersamaan dengan penarikan tentara AS pada Senin (30/8). Namun bandara Kabul masih ditutup, sehingga banyak orang ingin pergi dari negara itu melalui darat ke negara-negara tetangga. Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan negara Teluk itu sedang melakukan pembicaraan dengan Taliban dan bekerja sama dengan Turki untuk membantu secara teknis pengoperasian kembali bandara Kabul yang akan memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan kemungkinan evakuasi lanjutan. Berbicara dalam konferensi pers bersama Menlu Qatar di Doha, Menlu Inggris Dominic Raab mengatakan dirinya akan berbicara dengan negara-negara di kawasan itu tentang bagaimana mengamankan perjalanan melalui negara ketiga bagi orang-orang yang ingin meninggalkan Afghanistan. "Prospek membuka kembali bandara Kabul dan perjalanan yang aman bagi warga asing dan Afghanistan lewat perbatasan darat menjadi agenda utama," kata Kemenlu Inggris dalam pernyataan. Pemimpin utama Taliban, Haibatullah Akhundzada, diperkirakan akan memegang kekuasaan tertinggi di dewan pemerintahan yang baru dan membawahi seorang presiden, kata pejabat senior Taliban bulan lalu. Pemimpin utama Taliban memiliki tiga wakil: Mawlavi Yaqoob, putra mendiang pendiri Mullah Omar; Sirajuddin Haqqani, pemimpin berpengaruh jaringan Haqqani; dan Abdul Ghani Baradar, salah seorang anggota pendiri Taliban. Dewan kepemimpinan tanpa pemilihan menjadi ciri pemerintahan mereka dulu yang secara tegas menegakkan hukum syariat Islam dari 1996 sampai digulingkan oleh pasukan asing pimpinan AS pada 2001. Taliban telah berusaha menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia sejak mereka menyingkirkan pemerintah dukungan AS dan kembali berkuasa bulan lalu. Mereka berjanji melindungi hak asasi manusia (HAM) dan tidak melakukan balas dendam terhadap musuh-musuh lama. Namun AS, Uni Eropa dan negara lainnya ragu dengan janji Taliban itu. Mereka mengatakan pengakuan resmi terhadap pemerintah baru, juga bantuan ekonomi yang akan mereka berikan, bergantung pada tindakan. "Kami tak akan memegang kata-kata mereka, kami akan melihat perbuatan mereka," kata pejabat tinggi urusan politik Kemenlu AS Victoria Nuland pada Rabu. "Jadi mereka harus membuktikan banyak hal… mereka juga akan meraih banyak hal, jika mereka memerintah Afghanistan, jauh, jauh berbeda dari apa yang mereka lakukan terakhir kali saat berkuasa dulu." Gunnar Wiegand, direktur pelaksana Komisi Eropa untuk Asia-Pasifik, mengatakan Uni Eropa tak akan secara formal mengakui Taliban sampai mereka memenuhi syarat, termasuk membentuk pemerintah inklusif, menghormati HAM dan memberi akses penuh pada pekerja kemanusiaan. Menlu Raab mengatakan ada kebutuhan untuk berhubungan dengan Taliban terkait Afghanistan, namun Inggris belum memiliki rencana untuk mengakui pemerintah mereka dalam waktu dekat.   Sumber: Reuters/Antara

Topik:

Afganistan

Berita Sebelumnya

Taliban Pamerkan Senjata Hasil Sitaan dari Tentara AS

Berita Selanjutnya

Dokter Australia Peringatkan Sistem Kesehatan