Pelanggaran Hak Anak Tinggi, DPR Harap KPPPA dan KPAI Harusnya Jeli

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 19 April 2021 15:41 WIB
Monitorindonesia.com - Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dengan pernikahan anak tertinggi pada periode 2014-2020. Sementara situasi pandemi Covid-19 saat ini meningkatkan potensi kerentanan anak terhadap praktik perkawinan anak. Melihat data yang ada, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin lewat keterangan tertulisnya, Senin (19/4/2021) berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan dan pemetaan terhadap daerah-daerah yang berpotensi atau rentan terjadi perkawinan anak. Dengan begitu, sambung Azis, dapat segera ditemukan akar permasalahan dan dilakukan upaya antisipasi guna mengurangi dan mencegah terjadinya perkawinan anak di masa mendatang. "Harus jeli. Ini angka yang mengkhatirkan. DPR mendorong KPPPA untuk menggencarkan dan mengoptimalkan Perlindungan Khusus Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan Forum Anak, khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini," paparnya. Sehingga, adanya langkah yang dilakukan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk perkawinan pada anak. Tak kalah penting, Azis juga mendorong KPPPA bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengoptimalkan program Desa Peduli Anak. "Mengingat pencegahan perkawinan anak dapat dimulai dari lingkup masyarakat desa," terang Azis dalam keterangan tertulisnnya. Politisi Partai Golkar ini pun endorong KPPPA bersama KPAI terus melakukan upaya kuratif, preventif, dan promotif agar dapat meminimalisasi terjadinya kasus perkawinan pada usia anak. Seperti penguatan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak anak, mensosialisasikan bahaya jika terjadi perkawinan dan hamil dini serta bahayanya terhadap reproduksi anak, penguatan peran serta orang tua dan anak. Optimalisasi desain strategi, sambung Azis sangat penting guna penurunan kekerasan terhadap anak dan pekerja anak tahun 2020-2024 termasuk penyediaan layanan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak anak. "Sehingga, ke depannya hak anak dapat lebih terjaga dan lebih dilindungi oleh Negara dan juga seluruh masyarakat," terang Azis Syamsuddin. (Ery)

Topik:

pelanggaran hak anak tinggi

Berita Sebelumnya

5 Pelaku Balap Liar dan 11 Pemain Perang Petasan Diamankan Polresta Mataram

Berita Selanjutnya

Arsul Sani Desak Imigrasi Cabut Paspor Penista Agama Jozeph Paul Zhang