Diam Soal Kasus Korupsi di DKI, Integritas ICW Dipertanyakan

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 9 Agustus 2021 16:36 WIB
Monitorindonesia.com - Integritas Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga pemantau tindak pidana korupsi dipertanyakan karena selama ini seolah diam serta menutup mata atas ejumlah kasus dugaan korupsi di tubuh Pemprov DKI Jakarta. Kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakata banyak merebak, namun ICW terkesan diam. Contoh kasus duagaan korupsi itu seperti kasus pengadaan lahan di Munjul Jakarta Timur yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Sejumlah kasus kelebihan bayar pada Pemprov DKI Jakartahasil teman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga jauh dari komentar ICW. Bahkan, BPK kembali menemukan sejumlah pemborosan anggaran berupa lebih bayar pada pemerintahan Aneis tersebut dalam hal pengadaan alat rapid test serta masker dengan nominal sekitar Rp 7 miliar. "Sesuai hasil temuan BPK, Pemprov DKI Jakarta telah beberapa kali melakukan pembelian barang dengan kelebihan bayar. Namun ICW hanya diam, padahal kasus pembelian kelebihan bayar tersebut bisa menjadi potensi korupsi mark up harga barang," ujar Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (AMPI) Joko Aprilianto dalam keterangannya, Senin (9/8/2021). ICW malah sibuk menuding keterlibatan Moeldoko dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) soal obat Ivermectin yang tidak berdasar dan belum jelas buktinya. "Sementara pada kasus Ivermectin, ICW dengan mudah menuduh Moeldoko mengambil rente dari bisnis Ivermectin padahal tidak ada dasar hukumnya," katanya. Oleh karena itu, Joko mempertanyakan suara ICW soal kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI yang jelas-jelas ada bukti dan hasil temuannya dari BPK. Sementara ICW sibuk menyoroti pada kejadian yang hanya berdasarkan prasangka dan berpotensi fitnah seperti tuduhan kepada Moeldoko. Sementara itu, dia juga membandingkan dengan kasus kelebihan bayar uang pada proyek sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau. Saat itu, BPK menemukan kelebihan bayar sebesar Rp 3,5 miliar pada proyek sarana dan prasarana di Dispora Riau tahun 2016 dengan anggaran Rp 21 miliar. "Padahal dalam kasus kelebihan pembayaran yang terjadi bukan di DKI Jakarta kasusnya kemudian ditindaklanjuti secara pidana. Seperti yang pernah terjadi pada Pemerintah Riau yang saat itu Kejaksaan Tinggi Riau menahan dua tersangka proyek itu," katanya. Kejadian lebih bayar alias overpay oleh Pemprov DKI Jakarta memang bukan hanya saat ini saja terjadi. Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 2019, Pemprov DKI Jakarta juga diketahui pernah lebih bayar Rp 6,5 miliar pengadaan mobil pemadam kebakaran. Hasil pemeriksaan pada 2020, Pemprov DKI Jakarta juga pernah lebih bayar subsidi public service obligation (PSO) ke PT Transjakarta pada 2018-2019 sebesar Rp 415 miliar. "Ini menjadi besar bagi kami para mahasiswa ada apa dengan diamnya ICW dalam kasus ini?" tandas Joko.[Cal]

Topik:

icw Korupsi Pemprov

Berita Sebelumnya

Ketua DPD: Koruptor Bansos harus Dihukum Berat

Berita Selanjutnya

Demi Kedua Anaknya yang Masih Kecil, Juliari Memohon Divonis Bebas

Berita Terkait

Hukum
Seorang polisi menembakkan pelontar gas air mata saat kericuhan dalam unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, dekat kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa gabungan pelajar dan mahasiswa yang menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP tersebut berakhir ricuh.

Nyaris 1 Tahun, Laporan Dugaan Korupsi Gas Air Mata Polri Tak Ada Perkembangan

17 Agustus 2025 02:17 WIB

Hukum
Kementerian Agama (Kemenag) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Dugaan Korupsi Haji 2025 Sasar Penyelenggara Negara di Kemenag

5 Agustus 2025 19:13 WIB

Hukum
Hasto Kristiyanto (Foto: Dok MI/Albani Wijaya)

Pengabdian kepada Negara Dinilai Tak Sepadan dengan Pemberian Suap PAW Anggota DPR yang Menjerat Hasto

27 Juli 2025 07:35 WIB

Hukum
ICW Ungkap Kejanggalan Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun di Era Nadiem (Foto: Ist)

ICW Ungkap Kejanggalan Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun di Era Nadiem

7 Juni 2025 09:24 WIB

Hukum
Nadiem Anwar Makarim (Foto: Dok MI/Istimewa)

ICW dan KOPEL Ungkap Kejanggalan di Balik Pengadaan Laptop Era Nadiem Rp 9,9 T

7 Juni 2025 07:36 WIB

Hukum
- Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tegas mengecam praktik kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat sipil selama aksi demo penolakan UU TNI yang baru disahkan DPR.

Gila!!! Duit Rp3,8 T Pajak Rakyat Dipakai Fasilitasi Kekerasan Polisi

28 Maret 2025 13:55 WIB