DJKI: Merek Kolektif untuk Peningkatan Ekonomi Daerah

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 10 Februari 2023 11:11 WIB
Jakarta, MI - Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi besar di dunia memiliki keunikan yang tak dimiliki negara lain dalam bersosialisasi. Sejak dulu, masyarakat bangsa ini terkenal saling gotong royong dan membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kurniaman Telaumbanua, hal ini dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama membangun perekonomian bangsa dari wilayah daerah. Sifat masyarakat yang suka berbagi dan berkomunal ini dapat diwujudkan dalam usaha bersama dalam sebuah merek kolektif. “Merek kolektif memiliki potensi untuk digunakan bersama-sama oleh sekelompok orang yang ingin gotong royong menumbuhkan ekonomi kelompoknya. Ini cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang suka berbagi dan tidak individual,” ujar Kurniaman, Jumat (10/2), di Kantor DJKI Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Kurniaman juga menjelaskan merek kolektif juga lebih efisien secara waktu dan biaya. Misalkan, suatu desa memiliki kelompok koperasi. Kelompok ini bisa membesarkan satu merek bersama-sama dengan berbagai macam produk di dalamnya. Biaya pendaftaran merek bisa lebih terjangkau karena ditanggung bersama seluruh anggota. “Ditambah lagi, pendaftaran juga cukup satu kali saja sekaligus beberapa kelas untuk semua produk barang/jasa anggota sehingga lebih efisien secara waktu. Cara daftarnya pun tidak berbeda dari pendaftaran merek individu,” lanjutnya. Selain itu, merek kolektif juga relatif lebih mudah didapatkan dibandingkan Indikasi Geografis. Seperti diketahui, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. “Untuk memiliki Indikasi Geografis, produk suatu daerah harus memiliki kekhasan karena letak geografisnya. Jika memang tidak punya kekhasan tertentu, masyarakat bisa memanfaatkan merek kolektif ini saja karena pendaftarannya tidak menggunakan metode testing kualitas produk seperti Indikasi Geografis,” terang Kurniaman. Jogja dengan Jogja Mark, 100% Jogja, dan Jogjatradition Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY, Doni Dwi Yoga Handoko mengatakan Jogja memiliki tiga merek kolektif yaitu Jogja Mark, 100% Jogja dan Jogja Tradition. Tujuan penggunaan merek-merek ini dibuat adalah sebagai cobranding yang memberikan identitas pada produk daerah, pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas daerah berdasarkan nama daerah. Dengan cobranding, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jogja akan dibantu untuk memasarkan produk mereka secara lebih masif bahkan sampai ke luar negeri. Jogjamark sendiri mengekspor beraneka macam dari barang mentah, barang olahan hingga barang jadi. “Kami juga tengah memproses pendaftaran merek internasional Jogjamark ke negara tujuan ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuannya sebagai alat promosi produk-produk DIY, branding produk DIY di pasar internasional dan pelindungan terhadap produk-produk DIY di pasar internasional,” ujar Doni dalam wawancara terpisah. Doni menilai pendaftaran merek kolektif ini juga penting untuk melindungi Jogjamark dari pemakaian logo tanpa ijin dan tidak sesuai dengan tujuan awal penggunaan Jogjamark. Dengan didaftarkan, merek Jogjamark sebagai merek maka akan mendapatkan perlindungan hukum. “Dengan kegiatan pendaftaran merek internasional ini juga kami berharap ke depannya DIY dapat memberikan pelindungan kekayaan intelektual terhadap produk unggulan DIY dan sebagai alat promosi produk unggulan serta potensi investasi di tingkat international serta mampu membangun jejaring di tingkat global,” lanjut Doni. Kemudian, Doni menjelaskan permohonan cobranding UMKM dengan Jogjamark juga terus meningkat. Pada tahun 2023, cobranding yang aktif totalnya 774. Salah satu alasannya karena merek Jogjamark sudah terdaftar secara nasional dan sedang proses internasional sehingga UMKM merasa lebih aman cobranding dengan Jogjamark. Di sisi lain, Doni mengungkap proses pendaftaran merek saat ini mudah dan terjangkau. Pemohon tidak lagi harus mendatangi DJKI Kemenkumham, sebab pelayanan dilakukan secara online. “Dengan sistem protocol Madrid, untuk pendaftaran merek internasional juga lebih mudah karena tidak perlu ke negara tujuan pendaftaran dan bisa dilakukan pendaftaran secara online sehingga lebih cost efficient,” pungkas Doni. Sebagai informasi, DJKI mencanangkan Tahun Merek Nasional pada 2023 dengan salah satu program unggulan One Village One Brand. DJKI berharap lebih banyak lagi masyarakat daerah yang memahami pentingnya KI dan dapat memanfaatkan potensi ekonominya seperti Jogjamark. (Berkam) #DJKI

Topik:

Kemenkumham DJKI Merek

Berita Sebelumnya

Polri Ungkap Anton Gobay 3 Kali Coba Selundupkan Senpi ke Papua

Berita Selanjutnya

AKBP Eko Siap Diperiksa Soal Kecelakaan Hasya, Akankah Tersangka?

Berita Terkait

Nasional
Polri Tanggapi Usulan Kemenkumham soal Penghapusan SKCK (Foto: Dok MI)

SKCK Dihapus? Polri Buka Suara soal Usulan Kemenkumham

25 Maret 2025 08:03 WIB

Politik
Bawaslu Raih Predikat AA Indeks Reformasi Hukum 2024

Bawaslu Raih Predikat Istimewa Reformasi Hukum 2024

2 Desember 2024 12:51 WIB

Hukum
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat perkenalan bersama Anggota Komisi XIII DPR RI (Foto: Dok MI/Charles Ulag)

Kemham akan Beri Penguatan Kebebasan Demokrasi dan HAM

18 November 2024 00:37 WIB