Bawaslu Minta Panwascam se-Kabupaten Bandung Pahami Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 2 Agustus 2023 12:10 WIB
Jakarta, MI - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam) untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa acara cepat. Ia meminta Panwascam untuk memahami pasal-pasal yang ada dalam Perbawaslu, Peraturan KPU, dan Undang Undang. “Penyelesaian sengketa acara cepat membutuhkan kemampuan mumpuni dan kejelian tinggi baik sengketa antar-peserta pemilu, maupun antara peserta dan penyelenggara. Sengketa bisa terjadi di tingkat kecamatan maupun tingkat desa,” kata Totok dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Terkait Potensi Sengketa Proses Dalam Tahapan Pencalonan DPRD Kabupaten Bandung pada pemilu 2024, di Jawa Barat, Selasa (1/8/2023). Dia berharap seluruh Panwascam untuk tetap konsisten dan berintegritas. Khusus untuk Panwascam se-Kabupaten Bandung, Totok mengingatkan tugas berat mengingat hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 menempatkan Kabupaten Bandung sebagai daerah rawan ketiga se-Indonesia. “Apalagi Daftar Pemilih Tetapnya (DPT) juga terbesar kedua se-Jawa Barat yaitu sekitar 2,5 juta pemilih. Kalau Panwascamnya tidak Tangguh, maka akan buyar,” seru mantan jurnalis itu. Totok juga mengingatkan untuk selalu menerapkan prinsip kolektif-kolegial dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pemilu. “Ujung tombak pejuang demokrasi itu ada di tingkat kecamatan. Tanpa Panwascam, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, bahkan Bawaslu Kabupaten itu tidak ada artinya. Karena Panwascam-lah yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” cetus dia. Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Panwascam dari 31 Kecamatan se-Kabupaten Bandung. Hadir pula ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, serta Ketua KPU Kabupaten Bandung.       #Bawaslu Minta Panwascam se-Kabupaten Bandung Pahami Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Topik:

Bawaslu Panwascam

Berita Sebelumnya

Bawaslu Lakukan Voting, 31 Persen Masyarakat Tidak Mengetahui DPTb

Berita Selanjutnya

Bawaslu Ajak Mahasiswa Kolaborasi Awasi Pemilu 2024

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB