Diperiksa KPK 10 Jam, Menhub Budi: Kami Turut Serta Hilangkan Korupsi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Juli 2023 19:02 WIB
Jakarta, MI - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. “Hari ini saya telah hadir sebagai saksi korupsi dari perkeretaapian,” ujar Budi, Rabu (26/7). Menurut Budi pemeriksaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap KPK dalam upaya dan komitmen memberantas korupsi di kementerian yang dia pimpin itu. "Terima kasih kepada KPK yang telah melakukan dengan konsisten dan dengan upaya ini insyaallah KPK dan kami turut serta menghilangkan korupsi di Indonesia," lanjutnya. Budi pun enggan berkomentar lebih jauh soal materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik. Budi hanya mempersilahkan para wartawan untuk mengonfirmasi ke KPK soal materi pemeriksaannya hari ini. "Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan tadi bisa disampaikan dengan pemeriksa," jelasnya. Diketahui, Budi diperiksa selama 10 jam. KPK juga pada hari ini memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Novie Ariyanto. Sekitar  pukul 07.24 WIB pagi tadi ia datang memenuhi panggilan KPK dan usai pada pukul 17.30 WIB. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menangkap beberapa pihak dari operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi di lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah. Totalnya, KPK mengamankan 25 orang dalam upaya paksa tersebut. "Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Penangkapan di lakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya," kata Ali. Para tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undag-undang Hukum Pidana. #Menhub Budi

Topik:

KPK Korupsi Menhub Budi Karya Sumadi

Berita Sebelumnya

Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian di Pemilu 2024, UNESCO ajak Bawaslu Bergabung dalam ‘Social Media 4 Peace’

Berita Selanjutnya

Polisi Tembak Polisi di Rusun Polri Cikeas

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Ada Biro Travel Non-PIHK Bisa Olah Kuota Haji Khusus

3 menit yang lalu

Hukum
Mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri) Tauhid Hamdi (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Panggil Eks Bendahara Amphuri Tauhid Hamdi

29 menit yang lalu

Hukum
Mantan Dirut Perum Perhutani Wahyu Kuncoro (Foto: Istimewa)

KPK Panggil Eks Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro Terkait Kasus Suap di Inhutani V

45 menit yang lalu

Hukum
Satu unit mobil Toyota Alphard yang sempat disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel) dikembalikan.

Alasan KPK Kembalikan Alphard yang Disita dari Rumah Noel

2 jam yang lalu

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

14 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

14 jam yang lalu