Kemenkominfo Jangan Merusak Legacy Jokowi Karena Salah Urus Bakti

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 27 September 2023 19:33 WIB
Jakarta, MI - Semua pihak sepatutnya mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang berani dan berhasil membongkar tindak pidana korupsi dan TPPU BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi juga seharusnya juga mendukung kinerja Kejaksaan Agung dengan mengangkat pejabat di lingkungan Kominfo terutama Bakti agar kejadian serupa tidak terulang lagi. "Saya berharap Kejaksaan Agung mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk yang pernah disebut-sebut dalam persidangan," harap praktisi hukum Fernando Emas kepada wartawan, Rabu (27/9). "Termasuk para petinggi Bakti seperti Fadhilah Mathar yang selayaknya ikut bertanggungjawab karena jabatannya sebagai Sumber Daya dan Administrasi Bakti," timpalnya. Kominfo juga, ungkap Fernando, perlu melakukan koreksi atas pengangkatan Fadhilah Mathar sebagai Dirut Bakti. "Ada apa dengan Budi Arie sehingga meloloskan dan mengangkat Fadhilah Mathar sebagai Dirut Bakti?'' tanya Fernando. Pada seleksi calon Dirut Bakti yang dilaksanakan pada bulan Mei 2023 yang lalu, semua peserta dinyatakan tidak lulus karna seluruh peserta tidak memenuhi sarat kompetensi, demikian penjelasan Ketua Panitia Seleksi didampingi Menkopolhukam selaku Plt. Menteri Kominfo Prof Dr Mahfud MD, dimana salah satu peserta yang tidak lulus tersebut Fadhilah Mathar. Selain itu, Fadhilah Mathar dipandang tidak memiliki kompetensi keilmuan untuk dapat mengurus Bakti yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi dan informasi. Menurut informasi, Fadhilah Mathar juga tidak memiliki relasi yang baik dengan pelaku di industri telekomunikasi lokal apalagi global. Dalam praktek kepemimpinan yang baru beberapa bulan diduga Fadhilah Mathar tidak melakukan pendistribusian penugasan dengan baik karena beberapa jabatan dirangkap olehnya. Sebagai Dirut Bakti, Fadhilah Mathar juga merangkap jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (KPA) sehingga sangat riskan terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Atas hal demikian, tegas Fernando, tidak boleh dibiarkan, akan sangat mungkin menjadi pimpinan yang otoriter dan anti kritik sehingga mengganggu kinerja Bakti sehingga berdampak kepada kinerja Menkominfo Budi Arie Setiadi yang ditugaskan khusus untuk pembenahan oleh Presiden Jokowi. "Bakti adalah jalan cita-cita Jokowi untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga kesenjangan digital dan mewujudkan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T)," beber Fernando. Sebagai salah satu yang dianggap loyalis Jokowi, tegas dia, seharusnya Menkominfo menghindari potensi kegagalan Bakti dan sekaligus menjauh dari potensi korupsi berikutnya. Apalagi saat ini, sudah tersebar berita, rencana Fadilah Mathar untuk membangun Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 2, sedangkan SATRIA 1 belum tuntas sampai pada tujuan utamanya. "Saya berharap masyarakat terus memberikan perhatian kepada penuntasan kasus korupsi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh Kejaksaan dan menetapkan semua pihak yang terlibat," katanya. "Budi Arie Setiadi juga turut menjaga legacy yang sudah di bangun Jokowi, jangan rusak karena kinerja di Kementerian terutama Bakti kurang baik atau terjadi lagi temuan penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh pejabatnya," imbuh Direktur Rumah Politik Indonesia ini. (Wan) #Kemenkominfo

Topik:

Kejagung Korupsi BTS Kominfo BAKTI Kominfo Menkominfo Budi Arie Setiadi

Berita Sebelumnya

Anak Buah Cak Imin Soal Korupsi di Kemnaker: Tanya ke Penyidik!

Berita Selanjutnya

Masih Terjadi Tindak Kekerasan di Sekolah, P2G: Permendikbudristek 46/2023 Macan Kertas

Berita Terkait

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok/MI)

Kejagung Ultimatum Terpidana Kasus CPO Segera Lunasi Kerugian Negara

1 jam yang lalu

Investigasi
Ilustrasi - Temuan BPK RI di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasin (Foto: Dok MI/Diolah)

Temuan BPK Dugaan Retribusi Sampah DLH Kota Bekasi Rp 6,28 Miliar

1 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Ist)

Kejagung Sebut Uang Korupsi Laptop Rp10 M yang Dikembalikan dari Vendor hingga Anak Buah Nadiem

14 jam yang lalu

Hukum
Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid di sela pemeriksaa sebagai saksi di Kejati Jateng di Semarang, Rabu (13/8/2025).

Kejagung Didesak Tangkap Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya Gus Yazid, Diduga Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Rp 18 M

15 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

21 Oktober 2025 12:57 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Didesak Geledah PT Ciliandra Perkasa, Diduga Keciprat Dana BPDPKS Rp 2,7 Triliun

21 Oktober 2025 11:39 WIB