Penyebab Dana Pemprov DKI Mengendap Rp 14,6 Triliun di Bank Jakarta

Jakarta, MI - Pemeriintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan dana sebesar Rp 14,6 triliun, yang tercatat berada di rekening bank bukanlah bentuk penumpukan atau simpanan yang disengaja, melainkan bagian dari pola akselerasi belanja yang terjadi pada triwulan terakhir setiap tahun anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi mengatakan Pemprov DKI memahami sepenuhnya perhatian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap saldo kas daerah di perbankan.

Namun, ia memastikan tidak ada niat Pemprov untuk menimbun dana demi memperoleh bunga.

"Tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda, untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir," kata Michael di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dijelaskan Michael, khusus untuk Pemprov DKI Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menunjukkan angka tinggi sd bulan November, dan akan menyusut drastis di bulan Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan di dua bulan terakhir. 

"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," ujarnya.

Perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi, menurut Michael, karena penyesuaian program quick win (terbaik cepat) melalui APBD-P 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).

"Gubernur Jakarta telah mendorong OPD melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik," ungkapnya.

Pihaknya, lanjut Michael, juga berkomitmen mempercepat realisasi belanja di triwulan IV, agar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemprov DKI berkomitmen untuk mendorong penyerapan anggaran di Triwulan IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional," jelasnya.

Michael menambahkan, bahwa Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah Pusat dalam mengelola anggaran, yaitu didasarkan pada perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, dan pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal. 

"Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri, serta para pemangku kepentingan lainnya," tandasnya.