Soal Isu Cak Imin Bakal Tersangka, Mahfud Md Bilang Begini

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 4 Oktober 2023 01:01 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan bahwa Ketua Umum PKB Muaimin Iskandar alias Cak Imin selama ini hanya menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans, saat ini Kemnaker). Saat itu Cak Imin menjabat Menakertrans di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kasus yang merugikan negara itu telah naik ke tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu ada informasi itu ya? Informasi tentang Cak Imin mau jadi tersangka? Sejauh pengetahuan saya Cak Imin itu tidak menjadi tersangka ya karena tidak terlibat dalam materi perkaranya. Itu kasus kan sudah lama kalau memang terlibat mestinya sudah dulu," kata Mahfud di Mahkamah Konstitusi (MK) kepada wartawan, Selasa (3/10). "Dan menurut logika saya, kayanya sih, nggak mungkin menjadi tersangka, itu satu. Tetapi itu KPK yang punya urusan sendiri saya tidak boleh ikut campur juga," imbuh mantan Ketua MK ini. Diketahui, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta disebut terlibat kasus ini. KPK memastikan perkara ini bukan suap, karena ada temuan kerugian negara. KPK menyebut banyak problem dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Dugaan korupsi itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya enggak tahu sistemnya seperti apa ya, yang jelas itu kan dari hasil audit BPK, sistem itu enggak berjalan, sudah itu saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis (24/8) lalu. Alex menjelaskan sejumlah item diminta Kemnaker untuk pengadaan sistem proteksi ini. Namun, cuma komputer yang bisa digunakan. (An)

Topik:

KPK Mahfud MD MK Menko Polhukam Cak Imin Kemenkopolhukam Korupsi Kemnaker

Berita Sebelumnya

Zulhas Akui Kemendag Banyak Masalah: Urusan Minyak, Besi hingga Garam

Berita Selanjutnya

KPK Beri Warning Mentan Syahrul Limpo

Berita Terkait

Hukum
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Foto: Ist)

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

4 jam yang lalu

Hukum
Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE) Arso Sadewo (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

5 jam yang lalu

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (Foto: Istimewa)

Pakar Hukum Desak KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

5 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional AMPHURI Gugi Harry

7 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Direktur PT Hajar Aswad Mubaroq Retno Anugerah terkait Korupsi Kuota Haji

7 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Tri Winarto, Direktur PT Firdaus Mulia Abadi Diperiksa KPK soal Korupsi Kuota Haji

7 jam yang lalu