Perpres 191 Tahun 2014 Direvisi, Mobil Mewah Dilarang Beli BBM Bersubsidi

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 11 Juli 2022 19:19 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang pembatasan penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sasarannya agar penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dalam keterangan tertuis yang diterima di Jakarta, Senin (11/7) mengatakan, revisi Perpres akan memuat aturan teknis terbaru mengenai ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. "Pada beleid saat ini, Pertalite belum ada aturannya, sehingga dengan revisi Peraturan Presiden itu penyalurannya akan lebih tepat sasaran," kata Erika. Saat ini aturan untuk Solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter per hari. Kemudian, angkutan umum roda enam sebanyak 200 liter per hari, sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam. Setelah revisi Perpres tersebut selesai, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan. Erika menegaskan bahwa masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah tidak akan menerima BBM bersubsidi. "Mobil mewah milik orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi," ujarnya. Selain merevisi aturan, BPH Migas juga meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM subsidi dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan penegak hukum, melakukan sosialisasi dengan penyalur yang belum memahami ketentuan, dan menekankan sanksi yang tegas, termasuk mendorong penggunaan teknologi dalam pengawasan. "Kita memang memerlukan teknologi informasi untuk mengatur BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan mencegah penyelewengan distribusi di lapangan, sehingga perlu menggunakan pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh badan usaha," ungkap Erika. [iwah]

Topik:

Pertamina bbm nonsubsidi

Berita Sebelumnya

Gubernur BI: Layanan Perbankan Digital Penyelamat Ekonomi Nasional

Berita Selanjutnya

Digitalisasi Dorong UMKM Masuk Rantai Pasokan Global

Berita Terkait

Ekonomi
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Mengakuisisi 24,5 Persen Saham Petronas di Blok Bobara (Foto: Dok Pertamina)

Pertamina Akuisisi 24,5 Persen Saham Petronas di Blok Bobara

28 Oktober 2025 10:14 WIB

Ragam
Ilustrasi [Foto: Doc. Pertamina]

HUT ke-80 ESDM, Pertamina Siap Kolaborasi Wujudkan Target Ketahanan Energi Nasional

26 Oktober 2025 11:17 WIB

Ekonomi
SPBU Shell (Foto: Dok MI)

ESDM: Seluruh SPBU Swasta Sepakat Negosiasi BBM dengan Pertamina

24 Oktober 2025 17:37 WIB

Ragam
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri [Foto: Doc. Pertamina]

Dukung Satu Tahun Pemerintahan, Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Melalui Transformasi

21 Oktober 2025 12:43 WIB

Ekonomi
Daftar Harga BBM Pertamina Sabtu (18/10/2025) (Foto: Dok Pertamina)

Update Harga BBM Pertamina 18 Oktober 2025

18 Oktober 2025 09:37 WIB

Ragam
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Kamis (16/10/2025). [Foto: Doc. Pertamina]

Dorong Produksi Migas Nasional, Menteri ESDM-Pertamina Kunjungi Lapangan Sumur Rakyat Musi Banyuasin

17 Oktober 2025 13:29 WIB