Eks Sekretaris BUMN Sebut China Penikmat Kebijakan Dibungkus dengan Nama Hilirisasi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 4 Juli 2023 15:38 WIB
Jakarta, MI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai kebijakan hilirisasi nikel Presiden Joko Widodo menguntungkan China. Lantas dia menyebut China menjadi penikmat kebijakan yang dibungkus dengan nama hilirisasi. “China menjadi penikmat kebijakan yang dibungkus dengan nama hilirisasi,” kata Said Didu, Selasa, (4/7). Pegiat media sosial ini pun membeberkan talasan kebijakan hilirisasi itu hanya menguntungkan China. Kata dia, penyelundupan bijih nikel ke China, penguasaan lebih 90 persen smelter nikel yang bebas pajak dan pembelian bijih nikel dalam negeri oleh smelter milik China dengan harga jauh lebih murah. “Penyelundupan bijih nikel ke China, penguasaan lebih 90 % smelter nikel yang bebas berbagai jenis pajak, pembelian bijih nikel dalam negeri oleh smelter milik China dengan harga jauh lebih murah,” pungkasnya. Sebelumnya, ekonom senior INDEF Faisal Basri menyebut, apabila hilirisasi bijih nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri, hilirisasi malah menopang industrialisasi di China. “Biaya pembangunan kita cuma mengeruk sumber daya alam semakin dalam, China 94% ekspor industri manufaktur Indonesia cuma 40%, sisanya petik jual gak pakai otak,” kata Faisal Basri. Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto juga menyoroti Presiden Jokowi yang mengklaim keuntungan hilirisasi nikel yang awalnya sekitar 15 triliun akan bertambah menjadi US$20,9 miliar atau Rp360 triliun. Sementara dampak dari harga komoditas yang naik saat ini serta jumlah penambangan nikel yang meningkat. Belum lagi, tegas dia, sebagian besar bijih nikel di Indonesia, kurang lebih sebesar 95 persen, diolah oleh perusahaan smelter China yang beroperasi di Indonesia. “Sudah saatnya pemerintah mendorong pembangunan smelter milik warga Indonesia sendiri yang akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel tersebut, sehingga kue nikel ini benar-benar dinikmati oleh rakyat kita," katanya. (AL)

Topik:

Jokowi China BUMN bijih nikel Nikel Said didu Faisal Basri Hilirasasi

Berita Sebelumnya

Inflasi Turun Secara Tahunan Tapi Naik Secara Bulanan, PSI: Efisienkan Ekonomi dengan Membangun Infrastruktur

Berita Selanjutnya

Dua Perusahaan Migas Dunia Hengkang dari Indonesia

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Ekonomi
Badan Pusat Statistik (Foto: Dok MI)

Defisit Perdagangan RI dengan China Tembus US$ 14,32 Miliar

1 Oktober 2025 17:39 WIB

Hukum
Dua tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera. (Foto: Dok MI)

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

1 Oktober 2025 13:44 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade

Berikut 11 Pokok Pikiran Revisi Keempat UU BUMN

26 September 2025 11:16 WIB

Politik
Kementerian BUMN

Komisi VI DPR Akan Ambil Keputusan Tingkat I RUU BUMN, Jadi Badan Penyelenggara BUMN

26 September 2025 08:33 WIB