Menkeu SMI Klaim Pengangguran di Bawah 5%, Tapi kok PHK Melaju?

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengklaim Indonesia telah berhasil menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pembukaan lapangan kerja baru dalam 3 tahun terakhir, kendati pasar kerja di dalam negeri tengah dihantam isu badai pemutusan hubungan kerja (PHK) akhir-akhir ini.

Sri Mulyani mengatakan salah satu cara untuk menjaga konsumsi rumah tangga, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia, adalah dengan membuka kesempatan kerja dan serapan tenaga kerja.

“Untuk itu, selama periode 2015—2024, 21,3 juta tenaga kerja tercipta dan untuk untuk periode 2022—2024 sendiri separuhnya, yaitu sebanyak 11,1 juta tenaga kerja. Itu berarti terjadi akselerasi pembukaan lapangan kerja,” katanya dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Rata-rata penambahan tenaga kerja per tahun, klaimnya, mencapai 2,1 juta orang pada rentang 2015—2024. Khusus untuk tiga tahun terakhir atau 2022—2024, rata-rata pertambahan tenaga kerja baru per tahun bahkan naik menjadi 3,7 juta orang.

“Hal ini menimbulkan penurunan pengangguran dari 6,26% pada 2021 atau saat pandemi Covid-19 menjadi 4,82% pada 2024, di bawah 5%,” kata Sri Mulyani.

Sebagai perbandingan, pada 2015, jumlah penduduk Indonesia terdata sebanyak 255,6 juta jiwa; dengan angkatan kerja sebanyak 128,3 juta orang dan jumlah penduduk bekerja sebanyak 120,9 juta orang.

Pada 2024, jumlah penduduk Indonesia terdata sebanyak 281,6 juta jiwa; dengan angkatan kerja sebanyak 149,4 juta orang dan jumlah penduduk bekerja sebanyak 142,2 juta orang.

Pada hari yang sama di Gedung Parlemen, Presiden Joko Widodo menyatakan target tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan ke level 4,5%—5% pada 2025.

Sebagai perbandingan, data sensus terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,82% atau setara dengan 7,2 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan.

“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%—5%,” kata Jokowi dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di kompleks parlemen, Jumat (16/8/2024).

Di samping itu, Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan angka kemiskinan diturunkan tahun depan dalam rentang 7%—8%, rasio gini dalam kisaran 0,379—0,382.

Sementara itu, Indeks Modal Manusia (IMM)  ditargetkan pada level 0,56. Adapun, Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115—120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105—108.

Penting diketahui, bahwa jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat terkena vonis PHK sepanjang Januari—Juni 2024 melonjak dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

Berdasarkan data terbaru Kemenaker, total jumlah pekerja yang terkena PHK selama semester I-2024 mencapai 32.064 orang. Angka itu naik 95,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang 'baru' sebanyak 26.400 orang.

PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta dan Banten yang masing-masing mencapai 7.469 orang dan 6.135 orang selama enam bulan pertama tahun ini. Sementara itu, provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 5.155 pekerja di kawasan itu terkena PHK selama semester I-2024 ini.

Laju PHK mencatat kenaikan tanpa henti sepanjang lima bulan pertama tahun ini. Hanya pada Juni saja, bila menghitung laju bulanan, jumlah pekerja yang terkena PHK turun jadi 4.842 orang, lebih sedikit dibandingkan dengan  Mei ketika sebanyak 8.393 orang kehilangan pekerjaan.

Bila tren penurunan PHK pada Juni itu berlanjut, ada harapan badai PHK tahun ini tidak akan sebesar 2023. 

Namun, bila PHK bulan lalu hanya tren sesaat, sangat mungkin jumlah pekerja yang terpaksa jadi pengangguran baru tahun ini bisa melampaui tahun lalu, padahal total jumlah PHK pada 2023 sudah menjadi yang terbesar sejak 2021.