SMI: Krisis Iklim Global Biang Kerok PDB Turun hingga 10% pada 2025

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan krisis iklim global bisa menyebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) menurun hingga 10% pada 2025, hingga akhirnya bisa berdampak pada ekonomi domestik.

Ia menjelaskan, dalam perjanjian Paris para kepala negara berkomitmen untuk memitigasi pemanasan global hingga 1,5 derajat. Namun, saat ini dunia sudah berada di 1,45 derajat lebih hangat dari tingkat pra industri.

Jika upaya menekan kenaikan suhu global tidak tercapai, ia menegaskan terdapat bencana alam yang dapat terjadi serta konsekuensi perburukan ekonomi yang terstruktur.

“Sebuah studi menunjukkan bahwa skenario terburuk dari perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan PDB hingga 10% pada tahun 2025,” ujar Sri Mulyani di Indonesia International Sustainability Forum 2024, Kamis (5/9/2024).

Risiko krisis iklim utamanya kenaikan suhu, kata Sri Mulyani, dapat berdampak besar terhadap perekonomian secara menyeluruh. Terkhusus bagi Indonesia, ia menilai bisa mengakibatkan pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan menjadi mandek.

Ia menekankan pemerintah perlu terus memastikan melakukan pembangunan yang bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Dampak ekonomi dari perubahan iklim tentunya juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik, di mana biasanya masyarakat miskin atau yang paling miskin akan lebih banyak menanggung akibatnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyatakan krisis iklim dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang berakhir pada ketegangan politik.

Maka dari itu, ia menegaskan perubahan iklim perlu diatasi. Terlebih Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) telah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat.

“Perubahan iklim tidaklah mudah, tidak bisa dilakukan begitu saja karena kita memiliki niat baik untuk menyelamatkan dunia, lalu tiba-tiba besok sudah terjadi. Hal ini membutuhkan banyak usaha dan banyak tantangan, baik dari sisi regulasi peraturan, teknis, pendanaan,” tuturnya.