IPO: Reshuffle Kabinet Prabowo untuk Redam Tekanan Publik Pasca Demonstrasi

Jakata, MI - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai reshuffle kali ini erat kaitannya dengan situasi politik terkini, khususnya pasca demonstrasi besar yang sempat berujung kerusuhan.

“Pasca demonstrasi rusuh, Presiden Prabowo tampak berada dalam tekanan publik yang kuat. Gerakan masyarakat yang mendesak evaluasi kabinet kemungkinan besar menjadi faktor pendorong reshuffle ini,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (8/9/20205).

Menurutnya, beberapa kementerian yang terdampak memang selama ini menjadi sorotan dan berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden.

“Nama-nama seperti Budi Arie, Kadir Karding, Dito, hingga Sri Mulyani kerap disebut dalam wacana reshuffle karena kinerjanya disorot publik,” tambahnya.

Dedi juga menyoroti bahwa restrukturisasi kabinet seharusnya dilakukan sejak lama. Ia menilai struktur kabinet yang terlalu gemuk membuat pembangunan berjalan lambat.

“Struktur kabinet yang obesitas memang menjadi penghambat. Beberapa nama lain seperti Raja Juli, Sakti Wahyu Trenggono, hingga Natalius Pigai sebetulnya juga perlu dievaluasi,” ujarnya.

Reshuffle ini dinilai bukan hanya soal perbaikan kinerja, tetapi juga memiliki implikasi politik yang besar.

“Keputusan Presiden bisa jadi merupakan langkah awal konsolidasi agar di kabinet tidak ada kepentingan lain selain kepentingan Presiden,” jelas Dedi.

Ia bahkan memprediksi bahwa reshuffle ini bukan yang terakhir.

“Bisa jadi ini langkah awal Prabowo untuk melakukan pembersihan kelompok tertentu. Ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada reshuffle lanjutan,” pungkasnya.

Di media sosial, topik reshuffle kabinet langsung menjadi trending. Beberapa netizen menyambut positif langkah Presiden, sementara yang lain mengkritik pergantian ini sebagai manuver politik menjelang tahun kedua pemerintahan.

Salah satu pengguna X (Twitter) menulis, “Akhirnya ada reshuffle juga. Semoga yang baru bisa bekerja lebih baik, jangan cuma ganti orang tapi masalah tetap sama.”

Langkah Prabowo ini dipandang sebagai ujian awal dalam memperkuat soliditas pemerintahan sekaligus menjawab tuntutan publik akan perbaikan kinerja kabinet.