BNPT Klarifikasi Pimpinan Khilafatul Muslimin Bukan Pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki

wisnu
wisnu
Diperbarui 9 Juni 2022 00:45 WIB
Jakarta, MI – Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid mengklarifikasi bahwa pemimpin tertinggi kelompok Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, bukan salah satu pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. "Kami (BNTP) mohon maaf atas kekeliruan penyebutan tersebut. Abdul Qadir Baraja bukan pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (8/6). Sebelumnya, Nurwakhid mengatakan Abdul Qadir Baraja ialah salah satu pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Padahal sosok pendiri yang sebenarnya adalah Abdullah Baraja. Sementara, berdasarkan data BNPT Abdul Qadir Baraja merupakan mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) dan pernah terlibat dalam Majelis Mujahidin Indonesia tahun 2000 meskipun dia memilih tidak aktif. "Dia (Abdul Qadir Baraja) sudah dua kali ditangkap dan dihukum dengan keterlibatannya di jaringan terorisme. Pertama, pada Januari 1979 terkait teror Warman. Kedua, dia ditahan atas kasus bom di Jawa Timur dan Candi Borobudur pada awal tahun 1985," jelas Nurwakhid. Lalu, mengenai kelompok Khilafatul Muslimin, Nurwakhid mengatakan kelompok tersebut sama bahayanya dengan Hizbut Tahir Indonesia (HTI), NII, dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) karena mengampanyekan tegaknya sistem khilafah. "Bedanya, HTI merupakan gerakan transnasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin, kelompok ini mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah yang terpilih," katanya. Genealogi atau garis keturunan Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari NII, karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan itu adalah mantan NII. Karena itu, untuk mengatasi persoalan gerakan Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme, BNPT, sebagai sektor pemimpin dalam tindakan koordinasi pencegahan kemunculan paham yang dapat mendorong terorisme, telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh daerah.

Topik:

BNPT Khilafatul Muslimin kelompok Khilafatul Muslimin

Berita Sebelumnya

Polisi Selidiki Soal Viral Pengunjung Pria Pangku-pangkuan Bernarasi 'LGBT' di Kafe 'Wow' Pancoran

Berita Selanjutnya

Sempat Ada Perlawanan, Eksekusi Rumah di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 24 Terlaksana

Berita Terkait

Nasional
Semarang, Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono mengunjungi Abu Rusydan, salah satu Amir JI yang masih menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Semarang (2/10). (Foto: BNPT)

BNPT Tegaskan Komitmen Kehadiran Negara Dalam Proses Pembinaan Napiter

2 Oktober 2025 21:15 WIB

Nasional
Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol. Iwan Ristiyanto menghadiri Kegiatan Pelibatan Keluarga dalam rangka Penguatan Program Deradikalisasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kantor Pusat BNPT pada Selasa (30/9). (Foto: BNPT)

BNPT: Peran Keluarga Dibutuhkan Dorong Keberhasilan Reintegasi Sosial

1 Oktober 2025 04:44 WIB

Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) meningkatkan kemampuan personel BNPT dalam memberikan perlindungan anak dari terorisme, pada 23-26 September 2025 di Bali. (Foto: Dok BNPT)

BNPT dan UNODC Tingkatkan Kapasitas Personel dalam Penanganan Anak Terdampak Terorisme

27 September 2025 15:39 WIB

Nasional
Pelatihan Tiga Pilar dalam Rangka Antisipasi Potensi Radikal Terorisme di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (12/9). (Foto: Dok BNPT)

Antisipasi Radikalisme dan Terorisme di Mataram, BNPT Lakukan Pelatihan Tiga Pilar Aparat Pemerintah

12 September 2025 21:05 WIB

Nasional
Rapat Koordinasi Penegakan Hukum "Menggali Motif Akar Radikalismen di Indonesia", Medan, (11/9). (Foto: dok BNPT)

Perkuat Daya Tangkal Masyarakat Sumut, BNPT Lakukan Koordinasi Dengan APH

12 September 2025 10:07 WIB

Nasional
Malang, (4/9), BNPT melakukan kegiatan "Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah" di Kota Malang, 2–3 September 2025. (Foto: dok/Mi/ BNPT)

BNPT Ajak Aparat Lebih Peka Lakukan Deteksi Dini

4 September 2025 20:02 WIB