KPK Kembali Tetapkan Mantan Bupati Banjarnegara sebagai Tersangka

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 13 Juni 2022 19:27 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap dalam pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. "Tim penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (13/6). Ali mengatakan Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara diduga ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada 2019 sampai dengan 2021. Selain itu, KPK juga menduga Budhi Sarwono menerima gratifikasi. Kendati demikian, Ali belum mengatakan secara detail terkait peran Budhi dkk. "Saat ini proses pengumpulan alat bukti sedang berjalan di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," pungkas Ali. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Semarang telah memvonis Budhi Sarwono dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Budhi Sarwono terbukti menerima suap dalam pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Budhi terbukti melanggar Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Topik:

KPK Korupsi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

Berita Sebelumnya

Tahun Depan NIK Bakal Jadi NPWP, Berikut Penjelasan Direktorat Jenderal Pajak

Berita Selanjutnya

Bekas Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Kambali Sandang Status Tersangka di KPK

Berita Terkait

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

6 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

9 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

11 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

17 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

18 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

1 hari yang lalu