KPK Panggil Dirut dan Direktur Keuangan Summarecon Agung Terkait Kasus Suap Eks Wali Kota Yogyakarta

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 21 Juni 2022 14:49 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Summarecon Agung, yakni Adrianto Pitojo Adhi dan Lidya Suciono sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan pembangunan yang menjerat eks Wli Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Selasa (21/6). "Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka HS (Haryadi Suyuti)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (21/6). Selain itu, tim penyidik juga memanggil sejumlah saksi lain dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Direktur Utama PT Summarecon Yusnita Suhendra, Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika serta Staf Finance PT Summarecon Christy Surjadi dan Valentania Aprilia. "Kelima saksi tersebut juga diperiksa untuk tersangka HS dkk," ujarnya Pemeriksaan akan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, Ali belum menyampaikan terkait apa para saksi akan dikonfirmasi dalam perkara itu. Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni eks Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana, dan sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono sebagai penerima suap. Selanjutnya tersangka pemberi suap, yakni Vice President Real Estate Summarecon Agung, Oon Nusihono. Dalam kasus ini, Haryadi melalui Triyanto dan Nurwidhihartana diduga menerima suap US$ 27.258 dari Oon Nusihono. Suap tersebut diduga diberikan demi memuluskan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton.

Topik:

KPK Kasus Suap Summarecon Haryadi Suyuti eks Wali Kota Yogyakarta

Berita Sebelumnya

Natalius Pigai Ungkap Data BPS Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi

Berita Selanjutnya

Ahli Hukum Sebut Pernikahan Beda Agama Tak Punya Kepastian Hukum dan Kontroversial

Berita Terkait

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

7 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya yang menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Beberkan Pemeriksaan Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya soal Korupsi DJKA

8 jam yang lalu

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

12 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan (RN) (Foto: Istimewa)

KPK Ternyata Sudah "Garap" Gubernur Kalbar soal Korupsi DPUPR Mempawah

12 jam yang lalu

Monitor Hukum
Potongan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Dok MI)

Ironi Biskuit Tanpa Gizi Diduga Dijadikan 'Simbol Kepedulian' Anggota DPR saat Kunker, Obat-obatan saat Reses!

13 jam yang lalu