Ahli Hukum Sebut Pernikahan Beda Agama Tak Punya Kepastian Hukum dan Kontroversial

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 21 Juni 2022 15:25 WIB
Jakarta, MI - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya baru baru ini mengesahkan pernikahan beda agama pasangan Islam dan Kristen. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama itu demi menghindari praktik kumpul kebo, sekaligus demi memberikan kejelasan status. Menurut Ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Kurnia Zakaria bahwa putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait pengesahan perkawinan berbeda agama belum punya kepastian hukum dan kontroversial. Ditinjau penetapan hakim tunggal Imam Supriyadi. "Pengadilan no. 916/pdt.p/2022/PN.Sby mengesahkan perkawinan beda agama RA (Islam) dan EDS (kristen) berdasarkan psl. 8 (f) UU no. 1/1974, jo psl.35 (a) UU no. 23/2006 jo psl 28B (1) dan psl 29 UUD Negara RI tahun 1945 jo psl. 10 (3) PP no. 9/1975 yang menjadi dasar hukum perintah agar Kantor Diskucapil Kota Surabaya mencatat perkawinan beda agama tersebut belum ada kepastian hukum," kata Kurnia kepada Monitor Indonesia.com, Selasa (21/6). Karena, lanjut Kurnia, bisa saja perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama Maret 2022. Maka, patut diduga tidak sah karena tidak mungkin pernikahan disahkan KUA maupun pihak Gereja. "Agama Islam sesuai Al Quran dan Hadist pun melarang perkawinan beda agama, dan selama berumah tangga mereka dianggap berzina, walaupun ada restu orang tua kedua belah pihak," lanjutnya. Belum lagi hak waris tidak ada dan pembagian harta gono gini, menurut Kurnia, ini akan bermasalah secara hukum. Dalam pasal 2 (1) UU Nomor 1/1974 jo Kitab perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam sendiri melarang perkawinan antar agama. "Hanya ada ijma ulama diperbolehkan perkawinan seperti itu bila mempelai laki-laki muslim dan mempelai perempuan non muslim dengan syarat kemudian hari istrinya masuk Islam agar status anak muslim dan psikis anak di masa depan dan berhak mendapatkan warisan dari ayahnya," jelasnya. Untuk itu, ia menilai Penetapan PN Surabaya itu bisa dianggap tidak mempunyai hal eksekutorial dan penetapan pengadilan tidak bisa bersifat yurisprudensi pula. " Tidak bisa bersifat yurisprudensi," tutupnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan pasangan Islam dan Kristen, usai ditolak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Alasannya agar tak terjadi praktik kumpul kebo. Humas PN Surabaya Suparno mengatakan, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut adalah demi menghindari praktik kumpul kebo, sekaligus demi memberikan kejelasan status. "Apabila pernikahan beda agama dan ada penolakan dari KUA dan dari Kantor Catatan Sipil juga menolak, maka PN bisa mengabulkan dengan pertimbangan guna untuk menghindari kumpul kebo dan demi status anak biar jelas bapaknya," ujar Suparno kepada wartawan, Senin (20/6). Adapun alasan jelas Imam Supriyadi membolehkan kedua pasangan beda agama itu menikah: 1. Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya; 2. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 3. Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 ditegaskan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, di mana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing; 4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, di mana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing; 5. Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi Para Pemohon sebagai warga negara serta hak asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama; 6. Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, di mana dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi"; 7. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ; 8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen di hadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat- syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; 10. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; [Ode]

Topik:

Pernikahan beda agama

Berita Sebelumnya

KPK Panggil Dirut dan Direktur Keuangan Summarecon Agung Terkait Kasus Suap Eks Wali Kota Yogyakarta

Berita Selanjutnya

Alasan Teknis, Sidang Perdana Terdakwa Hakim PN Surabaya Nonaktif Itong Isnaeni Ditunda